JAKARTA, ULTIMAGZ.com — Kompas bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam menggelar forum diskusi kesehatan bulanan. Pada gelaran yang kedua di Hong Kong Cafe (HKC) Menteng, Jakarta, Sabtu (28/5), forum diskusi ini membahas mengenai cara mengoptimalkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di kesempatan kali ini, Siloam dan Kompas mendatangkan kepala grup Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ikhsan, COO Siloam Lippo Village dan RSU Siloam Jeffry Oeswadi, dan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany sebagai pembicara.
JKN sendiri merupakan fasilitas kesehatan gagasan presiden Joko Widodo yang mulai diterapkan sejak masa kepemimpinannya pada 2014 lalu. Wujud dari JKN adalah berupa layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada forum ini, Ikhsan selaku perwakilan dari BPJS menyebutkan bahwa jumlah peserta BPJS mencapai lebih dari 156juta jiwa per akhir 2015. Banyak harapan agar BPJS menjadi lebih optimal memasuki tahun ketiganya ini. Beberapa cara optimalisasi yang diungkapkan Ikhsan adalah dengan melakukan optimalisasi fungsi-fungsi koordinator yang ada seperti kepesertaan, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), IT, dan regulasi.
Optimalisasi ini bertujuan untuk membentuk tarif yang kompetitif, peningkatan layanan, dan sustainabilitas program.
Adapun permasalahan di balik layar jaminan kesehatan ini, yaitu potensi defisit sebesar 7triliun Rupiah di akhir 2016 ini, setelah kalkulasi yang dilakukan oleh pihak BPJS. Sebagai solusi, kenaikan tarif yang dikenakan per 1 April 2016 kemarin membuat potensi kerugian berkurang menjadi 2triliun Rupiah.
Kenaikan tarif ini berlaku bagi iuran kelas I sampai III, dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah berlaku sejak Januari lalu. Namun kenaikan tarif iuran PBI yang semula 18ribu Rupiah menjadi 23ribu Rupiah ini dianggap Hasbullah masih kurang.
“Hasil hitungan tim saya dengan tim Kemenkes (Kementerian Kesehatan) akhir tahun lalu mengusulkan iuran PBI 36ribu-an per orang per bulan. Tapi iuran 36ribu itu juga sebetulnya belum memadai. Kalau mau yang benar harusnya rata-rata 120ribu per orang per bulan, barulah kita bisa memberikan layanan satu kelas namanya layanan kelas publik,” ungkapnya. Penyesuaian iuran dan suntikan dana pemerintah dianggap menjadi salah satu jalan keluar baik untuk permasalahan ini.
Dari sisi rumah sakit, Jeffry menyatakan apresiasinya terhadap program BPJS ini. “Saya pikir program ini program baik,” ujarnya. Ia berharap 22 rumah sakit Siloam yang tersebar di seluruh Indonesia bisa ikut andil dalam program ini. Ia menargetkan, pada 2019 mendatang, seluruh rumah sakit milik grupnya ikut membantu program BPJS.
Hampir 50 orang peserta yang hadir datang dari media, pengamat, dan siswa-siswi akademi kebidanan Rumah Sakit Jakarta. Untuk memberi dampak yang lebih luas, forum diskusi ini disiarkan secara langsung oleh radio Sonora.
Penulis: Kezia Maharani Sutikno
Editor: Alif Gusti Mahardika
Fotografer: Evelyn Leo
