SERPONG, ULTIMAGZ.com – Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) melaporkan bahwa estimasi jumlah korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencemaran udara di Indonesia mencapai 3.560 orang. Melansir energyandcleanair.org, penelitian yang dilakukan CREA bertujuan mendukung pihak pemerintah, perusahaan, dan organisasi kampanye dalam memperjuangkan konservasi energi serta udara bersih. Menanggapi data penelitian tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memberikan tanggapan.
Melansir cnnindonesia.com, Berton SP Panjaitan selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNBP menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati laporan tersebut. Beliau menilai bahwa laporan CREA masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi dan sumber data yang digunakan untuk mengungkapkan estimasi angka kematian korban jiwa. Hal ini terjadi karena estimasi kematian menurut model dampak paparan polutan berbeda dengan jumlah catatan kematian yang terverifikasi secara individu dalam sistem pelayanan kesehatan. Maka dari itu, BNPB belum mampu menetapkan jumlah angka kematian akibat paparan asap karhutla karena masih membutuhkan data dan analisis dari instansi yang memiliki kewenangan serta kompetensi di bidang kesehatan dan kualitas udara.
Lebih lanjut, luas area karhutla di Indonesia periode Januari – Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat sebesar 47% atau 64.996,88 hektare dibandingkan 2019, 80% atau 109.080,25 hektare dibandingkan 2023, dan 69% atau 82.791,04 hektare dibandingkan 2025, dilansir dari sipongi.gakkum.kehutanan.go.id. Selain itu, mengutip databoks.katadata.co.id, berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pemantauan 24 jam terakhir menunjukkan adanya 2.442 titik panas (hotspot) terdeteksi di Indonesia. Data yang tercatat pada Minggu (01/11/2026) ini menunjukkan penurunan sebanyak 2.055 titik panas dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Menanggapi berbagai kasus karhutla di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mendukung sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi digolongkan sebagai “terorisme ekologi”, dilansir dari presidenri.go.id. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/09/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta Menteri Sekretaris Negara bersama Menteri Hukum untuk mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penguatan aturan dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meskipun telah menjadi perhatian, hingga kini karhutla belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah RI. Melansir greeners.co, pemerintah menganggap bencana tersebut masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah setempat sehingga Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa pihaknya belum merekomendasikan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. BNPB menilai penanganan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan sejumlah wilayah lainnya masih dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bersama perangkat pendukungnya. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada keberadaan operasi penanganan atau luas wilayah yang terbakar, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas pemerintah dalam menekan dampak karhutla.
Dengan meningkatnya luas wilayah karhutla serta ancaman pencemaran udara yang menyertainya, bencana ini memerlukan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pencegahan perlu terus diperkuat untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Penulis: Maria Klavia
Editor: Jocellyn Lee Kurnianto
Foto: bbc.com
Sumber: energyandcleanair.org, cnnindonesia.com, sipongi.gakkum.kehutanan.go.id, databoks.katadata.co.id, presidenri.go.id, greeners.co
