JAKARTA, ULTIMAGZ.com – menjelang diresmikannya pelaksanaan bela negara oleh pemerintah pada 22 Oktober mendatang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengadakan diskusi publik dengan tema “Bela Negara Untuk Apa ?” Minggu, (18/10). Diskusi yang dihadiri Humas Indonesia Tanpa Militerisme, Surya Anta serta Jurnalis dan penulis lepas, Arman Dhani tersebut membahas pro dan kontra rencana pemerintah terkait pelaksaanaan bela negara.
Surya mengatakan, program bela negara masih tidak jelas dan ingin membuat paradigma baru tentang Orde Baru. Hal itu akan memicu konflik dan demo oleh masyarakat dan mahasiswa.
“Masih enggak jelas programnya. Ada yang bilang program ini wajib, tapi ada yang bilang sukarela atau tidak wajib,” ujarnya.
Surya menegaskan, program ini penuh dengan aroma mileteristik. Akan ada seratus juta orang yang terlibat untuk belajar kedisiplinan bela negara. Tujuanya untuk meredam adanya konflik sosial, demo, dan sebagainya.
“Ini urgensinya apa. Kita tidak diserang Malaysia, Singapura, bahkan Australia. Kita tidak ada tekanan saat ini,” tambahnya.
Senada dengan Surya, Dhani juga merasa program bela negara tersebut sarat dengan milterisme. Tidak ada ruang untuk masyarakat bertanya tentang program ini.
“Ini bukan kewajiban. Kita sudah bayar pajak kok. Ini program yang menyeramkan, tidak ada ruang ekspresi bagi masyarakat, khususnya anak TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan masyrakat yang di bawah 50 tahun yang akan mendapatkan program ini,” tuturnya.
Program yang akan berjalan bertahap selama 10 tahun tersebut, lanjut Dhani, masyarakat sipil akan tinggal di barak sekitar satu bulan layaknya masyarakat di Korea Utara dan Korea Selatan.
“Program ini baik, menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat. Tapi, harus dikaji lagi, wajib atau tidak, pemerintah tidak konsisten akan hal tersebut. Pahami dulu apa makna bela negara,” pungkasnya.
Penulis : Christoforus Ristianto
Editor : Gregorius Aryodamar P
Fotografer : Cantika Augagelita