SERPONG, ULTIMAGZ.com – Kebutuhan pokok melonjak tiba-tiba dan proyek besar cepat direstukan oleh pemerintah, siapa yang sebenarnya berada di balik layar politik dan ekonomi? Ternyata, ada segelintir orang dengan kekuasaan finansial dan jejaring kuat yang mampu mengarahkan kebijakan negara. Fenomena tersebut biasa disebut oligarki.
Tanpa disadari jejak fenomena ini, diam-diam dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Mengutip ebsco.com, oligarki merupakan suatu bentuk pemerintahan ketika kekuasaan politik berpusat pada sekelompok kecil individu. Kekayaan dan pengaruh besar mereka menjadi ciri khas yang menonjol.
Baca juga: Diracun di Udara: Mengenang Sang Aktivis HAM, Munir
Memiliki arti “diperintah oleh segelintir orang”, kata ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu oligarkhia. Kata oligarkhia sendiri berawal dari sejarah Yunani kuno ketika para pemilik-pemilik tanah mayoritas berkuasa atas rakyat-rakyat kecil.
Karakteristik oligarki pertama ditujukan kepada kelompok minoritas yang mengatur kekuasaan negara. Kedua, terdapat dua aspek yang tak terpisahkan yaitu uang dan kekuasaan. Ketiga, kekuasaan menjadi alat untuk memberdayakan kekayaan kelompok penguasa. Terakhir, kesenjangan materi antara pihak penguasa dan rakyatnya, dilansir dari kumparan.com.
Pada dasarnya, oligarki merupakan cara yang dimanfaatkan segelintir orang-orang elit untuk kepentingan pribadi sehingga hal tersebut bukan bentuk sistem pemerintahan resmi. Dengan keberadaan oligarki pada proses politik negara, hak partisipasi warga menjadi terancam. Minimnya partisipasi warga yang dikesampingkan demi kepentingan pribadi kelompok tertentu akan mengganggu kesejahteraan masyarakat.
Salah satu contoh penerapan oligarki di suatu negara terjadi di Afrika Selatan pada 1994 di era kepresidenan Nelson Mandela. Rasisme meningkat karena Afrika Selatan dikuasai oleh mayoritas orang-orang berkulit putih, dilansir dari detik.com.
Oligarki ekonomi-politik di Indonesia perlu dikendalikan dengan berbagai macam pendekatan. Hal ini dapat dimulai dari meningkatkan transparansi keuangan melalui reformasi demokrasi untuk memperkuat hak-hak sipil. Dengan menjunjung hak-hak tersebut, pemerintah dapat membuktikan keberadaan kebijakan yang bersifat inklusif dan meminimalisasi pengaruh oligarki.
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif sistem oligarki dengan advokasi sosial juga tak kalah penting. Warga negara harus mengetahui peran mereka untuk meningkatkan partisipasi rakyat. Terakhir, masyarakat harus mampu menuntut pertanggungjawaban kelompok penguasa oligarki atas pengesampingan hak warga melalui advokasi kebijakan dengan dorongan dari amandemen konstitusi, dilansir dari rpk.indonesia.org.
Baca juga: Pengalihan Isu: Trik Lama dalam Wajah Baru Politik Indonesia
Pada akhirnya, oligarki adalah realitas yang tanpa disadari hadir dan memengaruhi hidup bermasyarakat secara signifikan. Namun, kesadaran publik dan partisipasi masyarakat membawa harapan besar untuk menyeimbangkan kesenjangan kuasa.
Dengan memahami cara kerja oligarki dan karakteristiknya, Ultimates dapat menjadi lebih kritis. Beranilah bersuara demi menjaga kestabilan demokrasi negara!
Penulis: Jemima Anasya R.
Editor: Jessica Kannitha
Foto: freepik.com
Sumber: ebsco.com, kumparan.com, detik.com, rpk.indonesia.org
