SERPONG, ULTIMAGZ.com – Ketika satu isu belum selesai, isu baru kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Melalui siklus ini, isu lama pun terabaikan dan tenggelam. Gejala ini tercermin di Indonesia saat masyarakat melakukan protes terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena tunjangan dan fasilitas mewah. Ketika rakyat mulai ramai melakukan unjuk rasa, perhatian mulai teralihkan dengan peristiwa tragis yang menimpa seorang ojek online (ojol), sebagai korban yang terlindas Brigade Mobile (Brimob) Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya.
Bagaimana bisa kejadian yang sedang berlangsung menjadi salah satu bentuk eksekusi dari taktik pengalihan isu? Mari kita berbenah lebih dalam terkait dengan pengalihan isu ini.
Baca juga: Terpapar Gas Air Mata Saat Demonstrasi, Inilah 5 Cara Mengatasinya!
Mengenal Strategi Pengalihan Isu
Pengalihan isu atau dikenal dengan diversionary tactic adalah sebuah strategi manipulatif yang mampu mengalihkan perhatian opini publik. Taktik ini sudah umum digunakan sejak zaman peperangan dengan istilah “menipu musuh”. Hal ini tercantum pada buku karya Sun Tzu yang berjudul The Art of War. (Tzu, 1982)
Jika musuh kuat, hindari dia. Jika musuh tenang, buat dia gelisah
Pernyataan itu secara tidak langsung menjelaskan bahwa menipu musuh bertujuan untuk menghilangkan fokus. Dengan mengalihkan pikiran lawan untuk terkecoh, maka titik lengah mereka dapat menjadi sasaran kuat untuk memenangkan sebuah pertempuran.
Tidak hanya pada buku tersebut, salah satu kepercayaan Adolf Hitler (Ketua Partai Nazi), Paul Joseph Goebbels (Politikus Jerman Nazi), juga memegang kendali utuh atas media. Dengan demikian, ia menggunakan taktik serupa saat dihadapkan dengan situasi krisis militer.
Pada saat itu, banyak tentara Jerman yang tewas dan ditangkap. Goebbels pun menggelar pidato besar kepada rakyatnya seolah-olah ia hendak mengakui kekalahan. Apa yang disiarkan sebelumnya kepada massa berbanding terbalik dengan apa yang ia sampaikan pada pidatonya. Ia tidak mengakui kekalahan negaranya, melainkan mengajak rakyatnya untuk melakukan perang habis-habisan sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme. Dengan taktik ini, musuh terkecoh dan tidak menduga bahwa tentara Jerman ternyata belum menyerah.
Seiring berkembangnya zaman, taktik ini pun menjadi teori komunikasi massa yang dikenal dengan Agenda-Setting Theory. Teori ini dikemukakan oleh McCombs & Shaw (1972) untuk menjelaskan bagaimana media mengatur agenda publik dengan menonjolkan isu tertentu dan mengabaikan isu lain. (Griffin, 1994)
The media may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly in telling its reader what to thing about
Praktik Nyata Pengalihan Isu di Indonesia
Menariknya, taktik ini sudah menjadi taktik yang umum digunakan di Indonesia, bahkan di masa modern ini. Mengutip dari suara.com, pola pengalihan isu ini tertampak pada kemarahan masyarakat terhadap peristiwa tewasnya ojol karena terlindas menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Betra Delza. Ekspresi marah masyarakat yang seharusnya terpusat pada DPR pun teralihkan pada Brimob.
“Isunya jelas menghilangkan tunjangan dan dana Pensiun DPR, dan itu sangat positif. Namun, pasca tragedi (tewasnya ojol karena dilindas Brimob) seolah-olah menjadikan polisi jadi sasaran. Akhirnya DPR seperti cuci tangan, seperti mereka lupa bahwa hal ini terjadi karena ulah mereka (DPR).” ujar Riyan.
Dalam rentang waktu tiga hari sejak Affan Kurniawan, salah satu korban yang berkarir sebagai ojol tewas, mayoritas masyarakat menunjukkan perasaan kecewa secara signifikan kepada Brimob. Melalui perasaan kecewa ini, seiring waktu amarah terhadap DPR menurun dan menargetkan fokus warga kepada Brimob.
Untuk mengantisipasi pengalihan isu yang terus terjadi, netizen tidak berhenti untuk mengimbau bahwa awal dari masalah ini bukan karena Brimob, melainkan karena keputusan kenaikan tunjangan anggota DPR. Netizen juga terus mengimbau melalui beberapa unggahan dari X dan Instagram, terutama pada pemanfaatan fitur add to your story dengan template yang sudah dibuat.
Mengerikannya, tidak berhenti sampai pengalihan isu bahwa brimob dinyatakan bersalah, ada pula pengecoh perhatian yang tertuju kepada masyarakat etnis Tionghoa. Masyarakat etnis Tionghoa ditekankan untuk menjaga diri dan tidak beraktivitas selama masa demo berlangsung agar tidak menjadi target serangan seperti pada tahun 1998.
Kilas balik dari peristiwa 1998, peristiwa ini diawali dengan kesenjangan ekonomi dan berujungnya etnis Tionghoa mendapatkan perilaku diskriminasi dari masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia percaya bahwa etnis Tionghoa adalah penguasa ekonomi Indonesia. Beberapa bentuk diskriminasi yang tidak manusiawi mulai susul menyusul terjadi menjadi penjarahan dan perusakan, serangan rasial terencana, dan kekerasan seksual, dilansir dari bbc.com.
“Saya sangat takut, apalagi mendengar ada kabar penculikan dan penyerangan ini. Bahkan, Ayah saya turut merasakan khawatir dengan kondisi ini,” ujar mahasiswa Strategic Communication angkatan 2023 dengan inisial R.
Melansir dari kompas.com dan komdigi.go.id, informasi imbauan etnis Tionghoa untuk tidak beraktivitas dan mengadakan acara meriah selama aksi demo berlangsung agar tidak menjadi korban serangan merupakan hoaks. Kombes Ade Ary Syam Indradi, selaku kepala bidang hubungan masyarakat Polisi Daerah Metro Jaya menekankan bahwa pesan itu tidak benar.
“Tidak benar. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada di lapangan 24 jam.” ujar Ade.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu rasial bukan pemicu utama keresahan publik di masa sekarang. Seiring berkembangnya zaman, pola pikir masyarakat menjadi modern. Keresahan yang sedang berlangsung tidak berasal dari isu rasial, tetapi bentuk kecewa terhadap DPR terkait dengan kinerja, kenaikan pajak, dan ketidaksetujuan dalam peningkatan tunjangan yang diterima oleh DPR.
Urgensi dari Menyadari Bahaya Pengalihan Isu
Masyarakat perlu waspada terhadap praktik pengalihan isu yang sedang terjadi. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang rapuh, kabar DPR mendapatkan tunjangan dan kenaikan gaji menjadi puncak kekecewaan masyarakat. Namun, perhatian publik menjadi pecah karena munculnya isu lain seperti insiden yang menimpa pengemudi ojek online serta hoaks bernuansa rasial terkait dengan etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian informasi ini mendorong masyarakat untuk lebih sibuk membicarakan isu baru ketimbang menuntut pertanggungjawaban DPR.
Akibatnya, kritik publik kehilangan daya tekan. Masalah yang seharusnya menjadi fokus utama akhirnya meluntur karena isu lain diangkat. Dampaknya, masyarakat Indonesia secara tidak sadar memberikan kesempatan kepada pemerintah dan kaum elit untuk menghindar dan tidak bertanggung jawab.
Membiarkan strategi pengalihan isu terjadi turut mengikis nilai dari demokrasi Indonesia sendiri. Aspirasi rakyat tidak direspons dengan kebijakan substantif, lembaga negara cenderung berpihak pada kepentingan elit. Transparan dan akuntabilitas turut menjadi surut terbawa dengan aliran air yang luntur.
Baca juga: Membedakan Misinformasi dan Disinformasi, Kenapa Penting?
Bapak mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) turut menjelaskan bahwa peristiwa yang sedang marak terjadi bukan karena brimob atau pendemo melalui salah satu postingannya di Instagram @mohmahfudmd. Kejadian yang sedang berlangsung berakar dari pejabat-pejabat yang memanfaatkan politik dan ekonomi.
View this post on Instagram
Kesadaran publik menjadi kunci agar tidak mudah diarahkan oleh narasi semu. Mengawal isu utama hingga tuntas adalah syarat mutlak untuk memastikan demokrasi berjalan sehat dan berpihak pada rakyat. Tidak terjerumus dalam strategi ini telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengharapkan pertanggungjawaban dari pemerintah dan kaum elit. Tetap berpikir kritis dan bijaksana dalam memperjuangkan keadilan.
Penulis: Victoria Nadine Gunawan
Editor Kezia Laurencia
Foto: Indonesiana.id
Sumber: suara.com, kompas.com, komdigi.com, bbc.com,
A first look at communication theory. http://people.uncw.edu/mcdaniela/afirstlook_PPT_09_16.pdf
Tzu, S. (1982). Art of war. https://openlibrary.org/books/OL7101974M/The_art_of_war
