Kuliah Daring dan Bising Petisi di Telinga Institusi

Ilustrasi teka-teki menjawab bagaimana 'Tanggapan kampus atas aspirasi mahasiswa' serta peran DKBM. (ULTIMAGZ/Caroline Saskia)
Share:

SERPONG, ULTIMAGZ.com—Menyebarnya wabah COVID-19 dan peralihan ke perkuliahan daring membuat banyak mahasiswa harus beradaptasi dengan cepat. Kampus pun diminta untuk membantu proses adaptasi ini dengan berbagai cara. Sayangnya, bantuan-bantuan tersebut tak terlihat di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di awal peralihan ke perkuliahan daring. Mahasiswa pun tergerak menuntut haknya. Dalam dua minggu terakhir, setidaknya ada tiga petisi daring di situs change.org yang digagas mahasiswa UMN, menuntut bantuan dari kampus.

Petisi pertama digagas oleh mahasiswi Jurnalistik angkatan 2016, Lusia Auliana Purnama, pada 26 Maret lalu. Petisi ini dibuat menyusul dikeluarkannya memo Ketua Program Studi (Kaprodi) Jurnalistik UMN. Dalam memo, Kaprodi meminta mahasiswa untuk mencari alternatif tugas akhir dan kajian yang tidak memerlukan studi lapangan. Masalahnya, batas waktu pengumpulan skripsi tinggal sebulan lagi.

“Waktu ini dirasa terlalu singkat, mengingat banyak yang harus disiapkan dalam menyusun konsep, laporan ilmiah, dan melaksanakan penelitian,” tulis Aulia di laman petisinya.

Maka dari itu, dengan dukungan mahasiswa angkatan 2016 lainnya, Aulia membuat petisi, menuntut perpanjangan waktu pengerjaan skripsi. Dalam dua hari, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 179 orang.

Petisi ditandatangani, gayung pun bersambut. Sehari setelah petisi tersebut dibuat, dosen-dosen prodi Jurnalistik mengadakan rapat bersama pihak rektorat untuk membahas hal ini. Keesokan harinya, tuntutan mereka dikabulkan. UMN menambah periode pengumpulan dan sidang skripsi.

Dalam Surat Edaran (SE) No. 042/WRI/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 tentang Penambahan Periode Sidang Skripsi Semester Genap 2019/2020, pihak rektorat memutuskan menambah satu kloter pengumpulan dan sidang skripsi. Batas waktu pengumpulan skripsi periode III adalah 15 Juni 2020 dengan sidang yang akan diadakan di minggu terakhir bulan Juni.

“Kita cuma terima kabar lagi diobrolin sama rektorat [dari dosen], terus gue bilang sama teman-teman ditungguin saja kabar selanjutnya. Besoknya ditambah periodenya,” ujar Aulia ketika dihubungi lewat pesan elektronik, Senin (06/04/20).

Tak hanya Aulia yang membuat petisi. Jumat lalu (03/04/20), petisi baru muncul. Kali ini digagas oleh Melvin Chilwin, mahasiswi Strategic Communication angkatan 2019. Di platform yang sama, ia menuntut kompensasi dan subsidi dari kampus selama perkuliahan daring.

Selama satu minggu pertama masa perkuliahan online dilaksanakan, Melvin mendapati dirinya telah menghabiskan kuota sejumlah sekitar 10 GB untuk menghadiri tujuh kelas mata kuliah secara daring melalui aplikasi Zoom. Bagi Melvin, kuota yang dihabiskan dalam waktu seminggu itu terhitung besar sehingga terlalu memberatkan secara ekonomi. Oleh karena itu, Melvin terpikirkan untuk meminta bantuan kampus terkait biaya kuota tersebut.

“Tapi aku pikir juga kalau aku sendiri mungkin bisa ditolak. Jadi, aku coba nanya ke teman-teman yang sama [kondisinya] dengan aku. Kalau banyak mungkin lebih didengar,” jelas Melvin melalui pesan elektronik pada Sabtu (04/04/20).

Saat Melvin memutuskan untuk membuat petisi, dirinya mengungkapkan sempat mengalami kebimbangan terkait tuntutan yang diajukan, “tapi aku yakin, enggak cuma aku yang punya dilema seperti ini. Bukan bermaksud jahat dengan petisi ini, aku bukannya ingin tukang kebun dan satpam serta staff tidak digaji, aku tahu mereka juga butuh [bayaran].”

Secara garis besar, petisi Melvin berisi permintaan agar pihak kampus memberikan kompensasi pembayaran biaya fasilitas kampus selama kuliah daring dan bantuan kuota kepada para mahasiswa, terutama mereka yang paling membutuhkan. Namun, pada akhirnya petisi tersebut direvisi beberapa kali oleh Melvin sendiri karena ia menerima sejumlah kritik dan merasa beberapa pernyataannya kurang tepat, seperti saran jumlah bantuan kuota yang tidak dihitung terlebih dahulu. 

Terjadi perbedaan sikap kampus terhadap petisi Aulia dengan Melvin. Ketika diwawancara tim Ultimagz, Melvin mengirim tangkapan layar imbauan dari pihak Student Services UMN yang ia terima melalui email student:

“Sehubungan dengan petisi yang digagas di situs change.org, maka kami menghimbau agar apabila Anda mempunyai aspirasi, bisa menghubungi DKBM UMN.”

Melvin pun bertanya-tanya karena ia mengaku sama sekali tidak tahu mengenai keberadaan Dewan Keluarga Besar Mahasiswa (DKBM) UMN sebelumnya. 

“Sejujurnya, aku enggak tahu harus ngontak siapa. Jadi [awalnya] aku kayak ingin tujukan untuk Student Services,” ujar Melvin. Penting diketahui, Melvin mengatakan bahwa dia tak tahu-menahu tentang petisi yang diajukan ke kampus sebelumnya terkait pengunduran waktu pengumpulan skripsi angkatan 2016. 

Terinspirasi dari Melvin, Mahasiswi Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) 2017 Akhira Nabilla juga turut membuat petisi. Dirinya memang sudah memiliki tuntutan yang ingin disampaikan, tetapi membuat petisi tidak terpikir olehnya sampai dia mendapat petisi buatan Melvin.

“Kebetulan aku punya tuntutan yang sama, tapi enggak kepikiran bahwa petisi adalah ide yang baik untuk menyaring suara,” ujar Akhira melalui pesan elektronik, Senin (06/04/20).

Memiliki pemikiran yang sama, dia pun menandatangani petisi tersebut dan memantau perkembangannya. Namun ketika ingin melihat kembali, dia mendapati petisi itu sudah ditutup tanpa ada keterangan. Akhira pun langsung menghubungi Melvin melalui akun Instagram untuk mempertanyakan alasan hilangnya petisi tersebut.

“Aku kirim pesan lewat Instagram, bertanya kenapa. Karena sangat sayang, isunya jadi tidak di permukaan lagi kalau petisinya tutup,” kata Akhira.

Karena ingin aspirasinya didengar, dia pun melanjutkan perjuangan Melvin dengan membuat petisi yang baru. Setelah merancang sendiri narasi, Akhira memberikan petisi tersebut kepada empat temannya untuk menjadi penandatangan awal. Hal ini dilakukan sehingga isu yang dihembuskan tidak terkesan personal dan menjadi kepentingan kolektif. Setelah ditandatangani, petisi itu kemudian diunggah untuk menjaring mahasiswa yang memiliki pendapat serupa.

“Aku menyebar petisi melalui kanal-kanal yang aku punya; grup angkatan, grup kelas. Petisi ini langsung aku tembusin ke Google Form DKBM dan aku buka untuk publik.”

Sementara itu, Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Dalam surat tersebut, mengimbau Perguruan Tinggi untuk memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di rumah. Termasuk membantu mahasiswa dengan memberikan subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring dan subsidi logistik dan kesehatan bagi yang membutuhkan.

Kampus-Kampus yang Membantu Mahasiswa

SE nomor 331/E/E2KM/2020 tertanggal 6 April 2020 dari Kemdikbud sudah memerintahkan 64 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memberi bantuan pulsa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Beberapa PTN yang mendapat bantuan antara lain ISI Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Udayana. Sumber dana untuk praktiknya diambil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain yang masuk ke dalam daftar, PTN lainnya seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) juga sudah melakukan hal serupa. Selain PTN, beberapa perguruan tinggi swasta juga turut andil dalam membantu mahasiswanya untuk kelancaran kuliah.

Universitas Sanata Dharma misalnya, telah memberi mahasiswanya bantuan berupa pemotongan biaya Rp10.000,00/SKS dan kuota internet sebanyak 30GB. Selain itu, universitas ini juga memberikan sembako dan bahan-bahan makanan bagi mahasiswa rantau yang tidak bisa pulang ke daerah asal.

Sementara itu, Universitas Atma Jaya Yogyakarta memantau dan mendata semua kebutuhan mahasiswa. Hal ini termasuk sembako, makanan siap saji, APD, hingga bantuan medis.

Pada Rabu (08/04/20), mahasiswa UMN mendapatkan surat edaran melalui surel masing-masing. SE Rektor UMN nomor 082/SE-R/IV/2020 tentang Pemberian Bantuan Biaya Akses Internet mengumumkan bahwa akan ada bantuan biaya sebesar Rp300.000,00 untuk menjalani kuliah daring.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa bantuan biaya akan dialihkan dari biaya kuliah semester gasal 2020/2021. 

“Kira-kira cukup kuliah tujuh minggu. UAS, kalau Anda pakai Telkomsel dan akses e-learning bisa gratis. Kan tidak pakai Zoom lagi, hanya submit hasil ujian. Kuotanya juga tidak besar,” ungkap Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UMN Andrey Andoko soal perhitungan bantuan biaya akses internet.

Ia juga mengungkapkan, mahasiswa yang tinggal di dormitory dipantau terus kesehatannya dan hingga saat ini belum ditemukan kendala berarti. Namun, apabila ada mahasiswa yang mengalami masalah, bisa melapor ke Student Services.

Sampai 9 April 2020, saat tim Ultimagz menanyakan ke pihak rektorat terkait bantuan subsidi bagi para mahasiswa yang masih menempati  kosnya, kebijakan pelaksanaan disebutkan masih dalam tahap diskusi. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Ika Yanuarti melalui pesan WhatsApp. 

DKBM UMN pun akhirnya mulai melakukan pendataan untuk bantuan logistik mahasiswa pada Sabtu (11/04/20). Bantuan yang ditawarkan berwujud sembako, APD (berupa masker dan hand sanitizer), dan makanan siap saji. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada permintaan lain. Dalam Google Form yang disebar, tertulis bahwa yang boleh mengisi hanyalah mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mempertanyakan peran DKBM menanggapi aspirasi mahasiswa. (ULTIMAGZ/Caroline Saskia)

Mengkaji Kembali Peran DKBM di Tengah Mahasiswa 

Melihat banyaknya petisi untuk kampus yang beredar selama tiga minggu terakhir, tim Ultimagz pun bertanya-tanya, ke manakah peran DKBM UMN?

Sebagai lembaga legislatif di kampus, DKBM seharusnya menjadi tempat pertama mahasiswa mengadukan keluhan dan memberi aspirasi. Namun, tampaknya peran tersebut belum terlihat di kalangan mahasiswa, sehingga mereka pun lebih memilih menyampaikan aspirasi lewat petisi.

“Gue enggak tahu sih DKBM ada di kampus tuh sebenarnya fungsinya buat apa. Gue bahkan sampai enggak ingat ada DKBM, jujur aja,” ujar Aulia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Melvin. Ia tak tahu harus menyampaikan keluhan pada siapa. Akhirnya, setelah menghimpun pengalaman serupa dari beberapa teman, ia pun membuat petisi. Cerita Melvin dan Aulia memang sedikit memiliki perbedaan dengan Akhira yang secara langsung berinteraksi dengan pihak DKBM. 

Mendengar suara bising petisi, DKBM tidak tinggal diam. Mereka langsung melancarkan aksi untuk memberi teguran ringan. Badan legislatif ini langsung mengirim perwakilan untuk menghubungi Akhira.

Mereka menyampaikan keberatan atas pembuatan petisi. Perwakilan DKBM yang menghubungi Akhira mengatakan mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi melalui pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan mahasiswa.

“Baiknya tidak menggunakan petisi untuk mengajukan aspirasi kepada pihak kampus karena pihak DKBM juga sedang memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang telah didapat kepada rektorat,” sebagaimana tertulis di pembicaraan antara perwakilan DKBM dan Akhira.

Akhira mengatakan dia hanya memanfaatkan media yang ada dan DKBM perlu mengerti sudut pandang dalam pembuatan petisi tersebut. Akhira juga menegaskan bahwa petisi buatannya tidak berusaha untuk melangkahi tugas dan wewenang DKBM, melainkan membantu mereka dalam mengetahui berapa besar dampak dari sebuah isu.

“Pengolahan dan penyampaian kepada rektorat kan proses dan jatahmu, sementara yang aku lakukan adalah pemanfaatan media. Lewat petisi, kita bisa nge-track berapa orang yang terdampak. DKBM juga mau melihat masalah secara utuh kan? Kecuali kalau enggak,” pungkas Akhira kepada perwakilan DKBM.

Akhirnya, DKBM pun lepas tangan dengan masalah petisi buatan Akhira, perwakilan organisasi itu menyatakan sikap netral atas masalah ini dan mempersilakan Akhira untuk melanjutkan petisi tersebut. Namun, perwakilan itu mengingatkan bahwa kampus bisa saja menegur secara langsung.

Pembicaraan dengan pihak kampus pun telah dilalui Akhira. Kepala Program DKV Mohammad Rizaldi membenarkan hal ini. Dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pengurus Himpunan Mahasiswa DKV (HMDKV), memastikan fungsi fundamental dari organisasi tersebut dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat diandalkan oleh mahasiswa.

Mengenai hal ini, Rizaldi berharap aspirasi dari mahasiswa terkait isu internal kampus bisa ditampung dan dikelola oleh organisasi kemahasiswaan yang resmi dengan baik dan dengan cepat disampaikan kepada pembuat peraturan, untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Jika kriteria tersebut sudah terpenuhi, Rizaldi mengatakan organisasi kampus akan menjadi pilihan pertama dalam penyampaian aspirasi.

“Dengan demikian mahasiswa akan dapat lebih mengandalkan jalur komunikasi formal dengan organisasi internal dibandingkan menggunakan jalur luar,” kara Rizaldi kepada Ultimagz melalui Whatsapp, pada Selasa (07/04/20).

Terkait dengan petisi, tim Ultimagz menghubungi Ketua DKBM Yudika Agustine M. pada Kamis (09/04/20). Berbeda dengan apa yang disampaikan perwakilan DKBM kepada Akhira, Yudika mengatakan bahwa sebenarnya tak ada larangan bagi mahasiswa untuk membuat petisi.

“Sebenarnya sih, DKBM nyari aspirasi dari mana aja. Kalau kalian mau bikin petisi atau gimana juga sebenarnya DKBM nggak punya masalah. Cuman, karena imbauan dari rektorat, bilangnya minta supaya lewat DKBM aja,” ujarnya.

Yudika juga menambahkan, karena isu yang diangkat oleh petisi berkaitan dengan permasalahan internal UMN, mahasiswa diharapkan untuk menyelesaikannya lewat jalur-jalur internal pula. Bila ingin membawa isu ke ranah publik, pihak rektorat meminta mahasiswa untuk menggunakan nama lengkap beserta NIM. Tanpa data yang jelas, aspirasi akan sulit dipertanggungjawabkan.

Untuk perbedaan sikap DKBM terhadap petisi Aulia, juga Melvin dan Akhira, Yudika punya alasannya sendiri. Ia mengatakan, petisi pertama yang muncul dirasa cukup kuat argumentasinya sehingga tidak mendapat teguran dari DKBM. Ketika DKBM ingin menyampaikan tuntutan petisi ke prodi dan rektorat pun, tuntutan tersebut ternyata tengah dibahas di internal prodi dan rektorat.

“Untuk yang kedua, ketika muncul lagi petisi, [kita] mulai merasa ‘kok apa-apa petisi’, ‘apa-apa petisi’, gitu. Jadi coba deh, kita bikin imbauan supaya jangan pakai petisi terus, karena kesannya semua jadi go on public gitu. Padahal, bisa dibicarakan secara internal,” ungkap Yudika.

Sayang, sebelum DKBM sempat mengimbau Melvin terkait petisinya, Melvin sudah terlebih dahulu ditegur oleh Student Services. Lewat surat elektronik, pihak Student Services mengimbau Melvin untuk menghubungi DKBM bila memiliki aspirasi.

“Terus email balasan [dari rektorat] datang ke kami, dan memohon supaya diimbau mahasiswa untuk tidak bikin petisi. Kami merasa daripada dari lembaga kampus kayak Student Services yang langsung menegur, mungkin coba dari kami dulu [yang mengimbau],” lanjutnya.

Itulah sebabnya, Akhira mendapat teguran via pesan elektronik dari perwakilan DKBM. Dalam pesan elektronik tersebut, perwakilan DKBM mengatakan bahwa sesuai dengan jalur aspirasi di UMN, segala bentuk aspirasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab (seperti DKBM) terlebih dahulu untuk kemudian diolah dan disampaikan ke pihak rektorat.

Yudika menyatakan, selama ini DKBM menjaring aspirasi dari berbagai tempat, dengan berbagai cara. Mulai dari menyebarkan Google Form, meminta bantuan dari himpunan maupun organisasi lain di kampus, hingga mencatat aspirasi yang masuk ke akun-akun Instagram yang viral di kalangan mahasiswa seperti @umnoverheard.

“Yang komen-komen [di Instagram] itu sebenarnya kita juga baca kok, karena memang itu kan tetap aspirasi mahasiswa. Cuman, kadang-kadang mahasiswa bilang ‘kok belum ada respons, ya?’ Sebenarnya bukan nggak ada respon, [tapi] kita masih collect datanya, ” ujarnya.

Terkait isi News Flash: Tanggapan Atas Aspirasi Mahasiswa Terkait Pendanaan yang diunggah di Instagram DKBM pada Selasa (07/04/20) lalu, Yudika mengatakan bahwa hal itu diminta oleh pihak rektorat. Ketika ditanya mengenai regulasi penyampaian pendapat yang ada di poin 6 unggahan tanggapan tersebut, ia juga berkata bahwa permohonan tersebut berasal dari pihak rektorat.

“Jadi, yang kemarin kita kirim itu, itu kan sebenarnya dari rektorat tuh mintanya kayak gitu. Kita cuman menyampaikan aja,” pungkasnya.

Penulis: Charlenne Kayla, Ignatius Raditya, Andrei Wilmar, Nadia Indrawinata

Editor: Agatha Lintang, Andi Annisa Ivana Putri

Foto: Caroline Saskia