Isu Nasional Penuhi Bulan Kemerdekaan 2025

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Bulan Agustus identik dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran bila 17 Agustus menjadi salah satu tanggal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari menikmati hari libur, mengikuti lomba perayaan kemerdekaan di lingkungan sekitar, hingga menyaksikan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) saat upacara.

Namun, bulan Agustus tahun ini cukup dipenuhi dengan banyak persoalan dan isu nasional. Alih-alih kebersamaan, masyarakat Indonesia justru dihadapkan dengan beragam keresahan. Lantas, apa saja peristiwa yang telah terjadi di Indonesia di bulan kemerdekaan tahun 2025?

Pengibaran Bendera One Piece
Ilustrasi bendera One Piece (cnnindonesia.com/Ilham)

Menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera hitam bergambar tengkorak bajak laut dari serial animasi One Piece, dilansir dari tempo.co. Aksi pengibaran ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk perlawanan dan kekecewaan atas kondisi sosial dan politik Indonesia saat ini.

Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melarang pengibaran bendera tengkorak tersebut. Prasetyo menyebut aksi pengibaran sebagai provokasi yang menghasut untuk mengibarkan bendera One Piece ketimbang bendera Merah Putih. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan juga mengingatkan adanya konsekuensi pidana bagi masyarakat yang melakukan aksi protes tersebut.
Kontroversi Film Merah Putih: One for All
Ilustrasi film Merah Putih: One for All yang menampilkan karakter dari delapan daerah berbeda di Indonesia (imdb.com)

Merah Putih: One for All merupakan film animasi yang direncanakan rilis di bioskop untuk menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Mengutip tempo.co, film ini diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dan diproduseri oleh Toto Soegriwo dengan dukungan dari Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismalin. Adapun film ini bercerita tentang delapan anak dari berbagai daerah yang sedang menjalankan misi penyelamatan untuk mencari bendera Indonesia yang hilang.

Setelah perilisan trailer dan poster resminya, film ini menuai banyak kritik dan kekecewaan dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa film ini tidak layak untuk tampil di bioskop karena kualitas animasinya dan alur cerita yang buruk. Tidak hanya itu, film ini juga diduga membeli template latar belakang visual, menjiplak karakter dari aset digital tanpa izin, dan memakan biaya sebesar 6,7 miliar rupiah.
Isu Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (08/07/25). (tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)

Awalnya, muncul isu kenaikan gaji anggota DPR sebesar Rp3.000.000. Akan tetapi, pertanyaan ini dibantah oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, dilansir dari metrotvnews.com. Puan menjelaskan bahwa terdapat tambahan yang diterima anggota DPR berupa tambahan fasilitas kompensasi rumah jabatan. Hal ini dikarenakan tidak ada fasilitas uang jabatan bagi anggota dewan di periode 2024 – 2029.

Tidak selesai sampai disitu, isu tambahan fasilitas ini justru semakin dikecam masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menyebutkan sejumlah kenaikan tunjangan dalam wawancaranya. Mulai dari tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan tunjangan bensin yang naik dari Rp4-5 juta menjadi Rp7 juta. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin juga menjelaskan bahwa fasilitas rumah dinas diganti dengan tunjangan sebesar Rp50 juta, dilansir dari cnnindonesia.com.

Baca juga: Mahasiswa Turun ke Jalan: Harapan bagi Demokrasi Indonesia yang Gelap
Demo Pati dan Demo 25 Agustus 2025
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/08/25). (antaranews.com/Aji Syawan)

Terdapat dua aksi unjuk rasa yang telah terjadi dalam bulan Agustus 2025. Pada awal bulan, masyarakat Pati melaksanakan unjuk rasa besar-besaran terkait keputusan Bupati Henggar Budi Anggoro Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara tiba-tiba hingga 250 persen.

Melansir kompaspedia.kompas.id, keputusan tersebut telah disepakati oleh Bupati Sudewo pada Mei 2025. Meskipun telah diprotes oleh rakyat pada Juni lalu, Sudewo tetap tidak mengubah keputusan dan mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa. Lantas, sekitar 100.000 warga Pati berunjuk rasa dengan tuntutan untuk melengserkan Sudewo. Pada 13 Agustus 2025, Sudewo pun menemui massa dengan kendaraan khusus polisi dan menyampaikan permintaan maaf.

Tak lama setelah Demo Pati, pada 25 Agustus 2025, masyarakat sipil berunjuk rasa di kantor DPR/MPR RI, Senayan, terkait kenaikan tunjangan DPR yang lebih dari Rp100 juta. Demo ini dilaksanakan sebagai bentuk protes dari kebijakan tersebut. Melansir bbc.com, kebijakan tersebut tidak adil dengan kondisi masyarakat yang dihadapi dengan perekonomian yang tidak stabil dan PHK besar-besaran. Masyarakat juga menilai besar tunjangan tidak sepadan dengan kinerja para anggota DPR.