Facebook Blokir Australia Melihat atau Membagi Konten Berita

Facebook pada hari Rabu (17/02/21) mengumumkan akan membatasi warga Australia untuk mengakses artikel berita di platformnya. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)
Facebook pada Rabu (17/02/21) mengumumkan akan membatasi warga Australia untuk mengakses artikel berita di platformnya. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)
Share:

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Facebook telah memutuskan untuk memblokir pengguna dan perusahaan media Australia agar tidak membagikan berita di aplikasi tersebut pada Rabu (17/02/21). Pengumuman tersebut merupakan tanggapan terhadap undang-undang Australia yang akan memaksa platform teknologi membayar penerbit berita untuk konten.

Aturan ini mengharuskan penerbit Australia untuk tidak mengunggah konten berita di halaman Facebook mereka. Konten berita dari penerbit internasional tidak akan dapat dilihat oleh pengguna Facebook Australia. Warga Australia juga tidak akan dapat membagikan atau melihat berita di Facebook.

“Hari ini kami membuat keputusan yang sangat sulit untuk membatasi ketersediaan berita di Facebook di Australia,” kata Campbell Brown, wakil presiden kemitraan berita global Facebook dalam sebuah unggahan blog.

“Apa yang gagal diakui oleh undang-undang yang diusulkan di Australia adalah sifat fundamental dari hubungan antara platform kami dan penerbit,” lanjut Brown sebagaimana dilansir dari npr.org.

Melansir dari bbc.com, otoritas Australia telah menyusun undang-undang untuk menyamakan kedudukan antara raksasa teknologi dan penerbit yang berjuang demi keuntungan. Dari setiap 100 dollar Australia (1,1 juta rupiah) yang dihabiskan untuk iklan digital di media Australia saat ini, 81 dollar Australia (900 ribu rupiah) masuk ke Google dan Facebook.

Facebook mengatakan undang-undang Australia yang diusulkan itu salah memahami hubungan antara platform mereka dan penerbit yang menggunakannya untuk berbagi konten. Namun, Facebook tetap memilih opsi ini daripada melakukan tawar-menawar dengan penerbit berita Australia.

Pemerintah Australia berpendapat bahwa raksasa teknologi tersebut harus membayar ruang redaksi dengan jumlah adil untuk jurnalisme mereka. Selain itu, pemerintah merasa bahwa dukungan finansial diperlukan untuk industri berita di Australia karena media kuat sangat penting bagi demokrasi.

Andre Leslie, seorang wartawan Australia, mengatakan kepada dw.com, bahwa masalah ini telah menciptakan beberapa perpecahan di parlemen, tetapi lawan politik secara luas bersatu dalam masalah ini.

“Ini digunakan sebagai semacam sepak bola politik, tapi saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak Dewan Perwakilan menentang teknologi besar mengambil alih industri media Australia,” ujar Leslie.

 

Penulis: Alycia Catelyn

Editor: Nadia Indrawinata

Foto: Reuters/Dado Ruvic 

Sumber: bbc.com, npr.org, abc.net.au, cnbc.com