Bisakah Indonesia Sebagai Negara Maritim Menyejahterakan Nelayannya?

JAKARTA, ULTIMAGZ.com –​ ​Indonesia memiliki wilayah seluas lebih dari 500 juta hektar yang sebagian besarnya berupa kepulauan. Terdiri lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil yang membentang di khatulistiwa, Indonesia dinyatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Negara yang memiliki kepulauan sedemikian luas pasti berciri maritim, di mana penduduknya memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupannya. Sebut saja keanekaragaman sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan masyarakat pesisir, juga laut Indonesia yang menjadi jalur perdagangan internasional. Di samping itu, luas lautan Indonesia yang mendominasi dua per tiga wilayahnya semakin menguatkan Indonesia sebagai negara maritim.

Hingga 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 54,5 persen. Tidak hanya di dalam negeri, hasil perairan Indonesia juga dinikmati masyarakat mancanegara. Ikan dan sumber daya laut lainnya, seperti udang, cumi-cumi, dan rumput laut diekspor ke berbagai negara.

Pada 2020 saja, Indonesia berhasil mengantongi 5,2 miliar dollar AS dari ekspor hasil laut. Nilai ini jelas jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impornya, sebesar 428 juta dollar AS. Angka ini menunjukkan perkembangan positif selama lima tahun belakangan. KKP bahkan mencatat adanya kenaikan nilai ekspor sebesar 5,72 persen sejak 2016. Amerika Serikat menjadi konsumen tertinggi hasil laut Indonesia, diikuti China, Jepang, dan Thailand.

Realitas hambatan nelayan di lapangan

Sebagai negara maritim, banyak negara lain yang tergiur dengan keberlimpahan sumber daya yang satu ini. Melansir dari kumparan.com, hingga Agustus 2021 kemarin, KKP mencatat terdapat 46 kapal asing yang melakukan pencurian ikan, terdiri dari 15 kapal asal Malaysia, enam kapal Filipina, dan 25 kapal Vietnam.

Kapal asing yang masuk untuk mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia ini jelas melanggar perundangan yang berlaku. Pengambilan ikan secara ilegal dapat merugikan pihak Indonesia, terutama para nelayan yang menjadikan aktivitas penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama.

Kapal ikan asing (KIA) yang menggunakan jaring trawl, jaring hela, racun, listrik, bahan peledak, atau bahan berbahaya terbukti merusak karang tempat ikan bersarang. Metode pancing ini juga mengambil ikan hingga ke anakannya sehingga membuat populasi ikan sulit berkembang biak. 

Baca juga: Overfishing: Mengancam Ikan, Membahayakan Bumi

Perairan Natuna di Kepulauan Riau menjadi wilayah perairan yang paling sering dimasuki oleh KIA. Hal ini bukan hanya terjadi sekali dua kali, melainkan berulang kali. Meskipun sudah diusir dan diberi teguran keras, kapal-kapal asing ini selalu kembali. 

Melansir dari mongabay.co.id, Dedi Saleh, salah satu nelayan tradisional di Natuna, mengatakan bahwa dirinya sering menemukan banyak kapal asing di tengah laut, bukan hanya satu atau dua, melainkan dalam jumlah banyak. Para nelayan Natuna menyebutnya dengan istilah ‘konvoi’. Tak jarang, Dedi mengalami konflik dengan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal.

Meskipun sudah melapor kepada aparat, tetap saja kapal-kapal asing kembali di kemudian hari. Endang, seorang nelayan tradisional lain berkata, kapal asing yang mengambil ikan akan melihat kondisi cuaca. Kalau cuaca ekstrem, kapal asing berani mendekat hingga ke pinggir laut Natuna. 

Melihat bagaimana nelayan Indonesia perlu beradu dengan KIA dan nelayan lainnya, dapat dikatakan nelayan Indonesia belum mendapatkan hak dan kesejahteraan yang seharusnya. Bahkan, cukup banyak warga Indonesia yang lebih memilih untuk menjadi anak buah kapal (ABK) asing, seperti kapal China dan Taiwan.

Mengutip merdeka.com, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh. Abdi Suhufan mengatakan, WNI lebih memilih untuk bekerja di kapal asing karena memiliki standar gaji, berbeda dengan di Indonesia.

“Di Indonesia belum ada regulasi untuk penggajian standar awak kapal perikanan,” kata Abdi.

Selain standar gaji, KKP juga mengatakan alasan lain nelayan Indonesia sulit sejahtera, yaitu adanya faktor pendidikan dan kesehatan. Mirisnya, meski mengetahui faktor penghambat ini, KKP pun tetap tak turun tangan.

Melansir tempo.co, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyatakan bahwa pola pikir nelayan harus berubah agar dapat lebih sejahtera. Salah satu cara lain untuk membantu tercapainya kesejahteraan nelayan adalah intervensi bantuan subsidi BBM dari pemerintah. Harapannya, nelayan menjadi terdorong untuk memiliki kapal lebih besar untuk mengelola keuntungannya sendiri.

Namun, nyatanya, berdasarkan hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), tercatat 82,8 persen nelayan tidak memiliki akses terhadap subsidi BBM. Minimnya akses ini diakibatkan banyaknya nelayan yang kesulitan mengurus dokumen, entah tidak adanya surat rekomendasi untuk BBM bersubsidi ataupun tidak memiliki surat izin kapal karena proses pengurusannya yang memakan waktu.

Lantas, pemerintah harus apa? 

Sebagai negara maritim, harusnya kesejahteraan nelayan memiliki statistik yang tinggi. Nyatanya, berdasarkan analisis data Survei Sosio Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Zuzy. Anna dan tim, di Indonesia, nelayan menjadi salah satu profesi paling miskin. 

Hal ini berimbas pada berkurangnya jumlah anak muda yang ingin berprofesi sebagai nelayan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tren penurunan jumlah profesi nelayan secara drastis dari 2 juta pada tahun 2000 menjadi 966 ribu pada 2016.

Tidak bisa dipungkiri, pemerintah memiliki andil yang besar untuk membuat dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat agar dapat diterapkan dengan maksimal. Kebijakan yang dibuat perlu konsisten, seperti pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019, Susi Pudjiastuti, kapal asing yang mengambil ikan di laut Indonesia akan ditindak secara tegas, yakni ditenggelamkan.

Selain itu, mantan menteri Susi juga melarang penangkapan dan ekspor benih-benih lobster yang ada di perairan Indonesia, termasuk melarang alat penangkapan yang merusak ekosistem laut. Tidak berhenti sampai di sana, Susi juga melakukan berbagai penyuluhan berupa edukasi agar nelayan dapat mengerti alasan benih lobster tidak seharusnya ditangkap.

Hal ini jelas bertolak belakang saat kepemimpinan Menteri KKP Edhy Prabowo di periode berikutnya yang justru memperbolehkan ekspor benih lobster. Ironisnya, pada April 2021 lalu, Edhy didakwa tim jaksa penuntut umum KPK menerima suap berkaitan dengan pengurusan izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di KKP sebesar 77 ribu dollar AS dan Rp. 24.625.587.250.

Padahal, penting untuk terus menjaga ekosistem dan keanekaragaman yang ada di laut Indonesia. Mulai dari menjaga laut agar tetap bersih, terbebas dari sampah, hingga menjaga biota laut sebaik mungkin dengan melarang keras penangkapan anakan ikan yang dapat merusak ekosistem laut, baik dari pihak Indonesia maupun luar negeri. 

Tidak berhenti di soal kebijakan, pemerintah juga perlu melakukan upaya agar nelayan mendapatkan kesejahteraan yang layak, mulai dari soal penghasilan dan keselamatan. Dengan adanya jaminan, tentu saja minat anak muda akan profesi nelayan dapat dibentuk secara perlahan-lahan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi, aplikasi-aplikasi pendukung yang dapat memudahkan penjualan hasil ikan bukanlah ide yang buruk. Dengannya, ikan yang dijual diharapkan mampu mendapatkan harga yang stabil dengan kondisi segar. 

Dengan usaha maksimal pemerintah, Indonesia dapat juga memaksimalkan potensi kelautan dan menghidupi status negara maritim dengan arti yang sesungguhnya, bukan sebutan semata. 

Penulis: Keisya Librani Chandra, Thefanny

Editor: Maria Helen Oktavia

Foto: Unsplash, batam.tribunnews.com

Sumber: bps.go.id, kompas.com, mongabay.co.id, unpad.ac.id, kkp.go.id, suara.com, antaranews.com, katadata.co.id, cnnindonesia.com, Kusumoprojo, W. S. (2009). In Indonesia Negara maritim. essay, Teraju.