Pengesahan RUU TNI: Satu Langkah Menuju Bangkitnya Orde Baru?

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terjadi pada Kamis (20/03/25) memicu polemik publik karena undang-undang tersebut disinyalir memberikan kewenangan berlebih terhadap militer. Hal ini mengingatkan orang-orang pada masa Orde Baru (1966-1998) yang mana militer memiliki peran besar pada pemerintahan Soeharto yang otoriter terhadap masyarakat Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang negara. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian atau lembaga negara. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 UU TNI lama menyebut bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam hasil revisinya, pasal tersebut diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian atau lembaga negara, dilansir kompas.com.

Baca juga: Mahasiswa Turun ke Jalan: Harapan Bagi Demokrasi Indonesia yang Gelap

Melansir dari kompas.id, meski RUU TNI menuai penolakan dari publik, DPR tetap memberikan persetujuan pengesahan. Rapat Paripurna DPR dalam pengesahan RUU TNI dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, dihadiri juga oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Rapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya penolakan atau intervensi dari anggota DPR yang hadir. Puan menanyakan sampai tiga kali dalam persetujuan itu kepada anggota DPR untuk memastikan semua setuju dengan pengesahan RUU TNI.

“Kami menegaskan UU TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” ujar Puan sebelum pengesahan, dilansir dari kompas.id

Namun, persepsi publik justru berbeda dengan apa yang Ketua DPR tersebut katakan. Mahasiswa dan akademik menilai RUU TNI memicu pelemahan nilai demokrasi. Penolakan pun disampaikan mahasiswa dan pegiat prodemokrasi lewat  aksi massa di Gedung DPR, Jakarta, sekitar pukul 19.00 WIB setelah pengesahan berlangsung. 

Menurut Wilson, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), pengesahan RUU TNI adalah sebuah langkah terbunuhnya demokrasi yang berkelanjutan. Menurutnya militer tidak boleh berpolitik dan menduduki jabatan sipil, karena militer memiliki tugasnya dalam keamanan negara, bukan perpolitikan negara. 

“Militer hanya mengurus barak dan pertahanan negara,” ujar Wilson saat demonstrasi digelar di depan gedung DPR, Jakarta, dilansir bbc.com.

Pendapat serupa diberikan oleh Agus Widjojo, pensiunan letnan jenderal TNI. Ia menilai bahwa pengesahan RUU TNI memberikan jalan kembali ke masa lalu, yang mana militer kembali menangani urusan sipil dan akan merusak independensi tentara, seperti di masa Orde Baru.

“Politik bisa mengobrak-abrik tentara, tidak menghargai independensi tentara. Itulah yang sekarang terjadi agar militer kembali ke masa lalu (Orde Baru),” ujar Agus, dilansir bbc.com.

Made Supriatma, seorang jurnalis dan peneliti Yusof Ishak Institute (ISEAS) menjelaskan  bahwa militer tidak akan bisa bersikap demokratis. Menurutnya, militer memiliki budaya komando yang mengedepankan dan menjunjung tinggi rantai komando. Budaya tersebut tidak bisa dibawa ke ranah sipil yang membutuhkan nilai demokratis dalam pengambilan keputusan.

“Aturan militer adalah komando, hierarkis. Ini diperlukan untuk perang. Ibarat seperti mesin, sekrup-sekrup mereka itu harus kencang. Di dunia militer begitu Anda salah, hukumannya fisik dan itu hal yang biasa, tetapi tidak bisa dilakukan di dunia sipil,” ujar Made, dilansir bbc.com.

Melihat polemik yang terjadi setelah pengesahan UU TNI menimbulkan kecemasan terhadap publik akan sistem demokrasi yang semakin melemah. Ketakutan dengan runtuhnya pilar demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan pers, supremasi sipil, dan keadilan untuk setiap masyarakat kian semakin mengakar. Apakah ketakutan tersebut akan menjadi nyata dan Orde Baru yang selama ini menghantui hidup bangsa Indonesia akan kembali?

Kilas Balik Orde Baru: Trauma Masa Lalu dan Bayang-Bayang Masa Kini

Sejarah Orde Baru yang penuh pemerintahan otoritarianisme memberikan bekas traumatis pada bangsa Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat Indonesia hidup dalam cengkraman kekuasaan absolut, kebebasan pers dan berpendapat terkekang, serta hilangnya hak-hak politik masyarakat. 

Penyalahgunaan kekuasaan ini juga dilakukan dengan memberikan militer jalan prioritas untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini membuat militer memiliki hak khusus untuk pembinaan wilayah dan masyarakat, yang di mana pekerjaan militer untuk menjaga pertahanan negara justru menjaga hubungan politik. 

Melansir dari detik.com, pada masa Orde Baru, militer memainkan peran dominan dalam pemerintahan. Militer mendapatkan jatah di lembaga politik DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui penunjukkan dan pengangkatan. Hal ini pun memunculkan istilah dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mengartikan bahwa militer otomatis mendapatkan jatah kursi di lembaga-lembaga tersebut tanpa melalui pemilihan umum.  

Setelah tumbangnya Orde Baru, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 mengenai pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan ABRI. Langkah itu dilanjutkan pada masa pemerintahan Gus Dur dengan memberikan ruang seluas-luasnya untuk sipil memberikan sumbangsihnya dalam pembinaan pertahanan negara dengan menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) pada orang sipil. 

Lalu, Ketua MPR Amien Rais mengeluarkan Tap MPR No. VI/MPR/2000 terkait pemisahan TNI dan Polri. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut resmi menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, dilansir tempo.com. 

Meski pascareformasi membawa Indonesia menuju sistem demokrasi berkelanjutan, pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran bahwa celah kembalinya dwifungsi ABRI bisa saja terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan mengkhawatirkan bangsa Indonesia, apakah ini menjadi satu langkah menuju bangkitnya Orde Baru pascareformasi?

Kondisi Mahasiswa dan Jurnalis Indonesia yang Kembali Diwarnai Teror

Demonstrasi mahasiswa dan pegiat prodemokrasi yang menentang pengesahan RUU TNI berlangsung di berbagai kota. Di antaranya Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Manado, dan kota-kota lainnya, dilansir amnesty.id.

Aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta berakhir ricuh saat para demonstran menjebol masuk pagar gedung DPR. Hanya dengan berbekal tali tambang, para demonstran bersama-sama menarik pagar hingga roboh dan jebol. Ketika berhasil masuk, para demonstran saling berpegangan tangan dan duduk terlebih dahulu. Mereka mencoba melakukan aksi tanpa kekerasan dan dengan maksud damai. 

Koordinator Bidang Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Muhammad Bagir Shadr, menceritakan bahwa aparat langsung memukul mundur demonstran saat mereka baru saja masuk melalui pagar yang mereka jebol. 

“Baru saja kami masuk, mereka langsung menghujani kami dengan pentungan dan pukulan. Beberapa demonstran menjadi korban. Mereka dipukuli dan mengalami luka. Ada yang kepalanya bocor hingga tidak sadar diri”, ujar Bagir dilansir cnnindonesia.com.

Aparat mencoba membubarkan para demonstran dengan kekerasan, hingga membuat keputusan menyemprotkan water cannon kepada demonstran. Namun, demonstran tidak langsung mundur dari aksi tersebut. Mereka pun menyerang kembali dengan menggunakan petasan ke arah aparat, dilansir kompas.com.

Tidak hanya demonstran yang mendapatkan teror dari aparat, melainkan jurnalis-jurnalis media yang mencoba meliput kejadian juga mendapatkan imbasnya. Jurnalis IDN Times sempat diintimidasi oleh aparat saat ingin bertemu dengan narasumber. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang mengendarai motor sambil merekam kejadian. Saat kondisi jalan sedang macet, seketika ia langsung dihampiri oleh kedua aparat yang mencoba untuk mengambil gawainya dan kunci motor miliknya, dilansir idntimes.com.

Jurnalis Narasi, Juan Robin, juga mendapatkan perilaku yang serupa dari aparat. Saat ia sedang bertugas meliput aksi demo, Juan dan rekan-rekannya mengalami intimidasi dan makian dari aparat. Melansir dari kompas.com, ia didorong oleh aparat saat berjalan menyusuri Jalan Gatot Subroto ke arah Jalan Gerbang Pemuda bersama para demonstran. 

“Didorong pakai tameng sama polisi. Saat itu denger kata-kata kasar juga, entah dari polisi yang mana. Padahal kan itu kondisinya ramai. Ada massa, ada wartawan juga. Nah itu didorong kencang sampai kita semua jatuh. Saya sama campers saya sampai nyusruk ke kresek sampah,” ujar Juan.

Kejadian teror juga terjadi kantor salah satu media besar, Tempo yang mendapatkan kiriman kotak pada Rabu (19/03/25). Kotak kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, dengan nama asli Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan pembawa siniar Bocor Alus Politik. 

Cica baru membuka paket tersebut pada Kamis (20/03/25) dan mendapati isi kotak tersebut berupa kepala babi dengan dua telinga yang terpotong. Pimpinan redaksi Tempo, Setri Yasra, menduga upaya pengiriman tersebut merupakan teror terhadap karya jurnalistik Tempo. 

“Kami menduga bahwa pengiriman ini merupakan teror yang menghambat kerja jurnalistik,” ujar Yastra, dilansir bbc.com.

Setelah paket kepala babi, kantor Tempo kembali mendapat kiriman teror berupa kotak berisi enam bangkai tikus yang dipenggal. Petugas kebersihan Tempo menemukan kardus tersebut pada Sabtu (22/03/25). Pemeriksaan sementara oleh manajemen gedung, paket bangkai tikus itu dilempar oleh orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo, dilansir tempo.com.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung berkata teror yang dialami oleh Cica bukanlah yang pertama. Dalam sebulan terakhir, Tempo kerap mendapatkan panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan Cica merasa dikuntit oleh orang yang tidak dikenal. 

Pada periode itu memang Tempo banyak mengkritik kebijakan pemerintah. Mulai dari keputusan Presiden Prabowo yang memboyong semua menteri dan pejabat ke militer, bagi-bagi tambang untuk kampus dan koperasi, efisiensi anggaran, hingga RUU TNI, dilansir bbc.com.

Polemik RUU TNI yang terjadi tidak hanya mengancam hak rakyat untuk bebas berpendapat, tetapi juga kondisi pers Nasional dikhawatirkan sedang tidak baik-baik saja. Situasi di Indonesia terlihat memprihatinkan dan memicu pertanyaan, sampai kapan pemerintah pada akhirnya mendengar aspirasi rakyatnya dan seberapa gelap Indonesia di kemudian hari?

Harapan Bagi Ibu Pertiwi 

Kulihat ibu pertiwi

Sedang bersusah hati

Air matanya berlinang

Mas intannya terkenang

Mungkin penggalan lirik di atas hanya sebuah ukiran lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Namun, lirik tersebut memberikan situasi negara Indonesia saat ini yang dipenuhi dengan kecemasan dan air mata. Air mata yang diperuntukkan mencari harapan bangsa untuk menemukan jati dirinya, sebuah perwujudan tanah air Indonesia.

Polemik RUU TNI terlihat membuat Indonesia sebagai negara yang telah merdeka 79 tahun mundur ke belakang. Kebijakan hanya diperuntukan pada golongan eksklusif yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan kursi di kasta teratas. Melansir dari mediaindonesia.com, Ketua Umum Laskar Trisakti 08, Fernando Rorimpandey, menyatakan bahwa RUU TNI jangan sampai memutar balik jam sejarah masa lalu yang telah diluruskan oleh perjuangan Reformasi 98. 

Baca juga: #KaburAjaDulu: Kurang Cinta Tanah Air atau Perasaan Terkhianati

“Universitas Trisakti, sebagai tempat lahirnya Reformasi 98 telah mencatat sejarah bagaimana Dwifungsi ABRI dibahas dalam forum lokakarya Mahasiswa Nasional pada Agustus 1998,” ujar Fernando, dilansir mediaindonesia.com.

 Agar sejarah kelam tersebut tidak terulang, saat ini peran masyarakat sangat penting untuk  mengawasi perkembangan politik ini dengan kritis. Jangan sampai kebijakan ini justru membawa Indonesia ke masa Orde Baru yang penuh dengan otoritarianisme. Tetaplah menyuarakan aspirasi hingga pemerintah menyadari bahwa demokrasi bukan hanya ada di genggaman segelintir orang, tetapi rakyat yang memiliki hak kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan.

Penulis: Reza Farwan (Komunikasi Strategis, 2023)

Editor: Jessie Valencia

Foto: detik.com, vo.id, tempo.com, merdeka.com

Sumber: kompas.com, detik.com, tempo.com, kompas.id, bbc.com, amnesty.id, cnnindonesia.com, idntimes.com, mediaindonesia.com