“Negotiation and discussion are greatest weapons we have for promoting peace and development.”
– Nelson Mandela.
Permasalahan yang terjadi beberapa minggu terakhir di UMN, seperti upaya Student Service mengenai pemenuhan nilai SKKM, dan kebijakan baru dari Kemahasiswaan UMN dalam Surat Edaran 19 April 2016 kemarin memicu pro dan kontra. Kejadian-kerjadian tersebut merupakan akibat dari salah satu contoh kecil dari realita yang terjadi di Indonesia, yaitu disfungsi makna suatu demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menjadi salah satu tolok ukur dalam pengambilan keputusan suatu lembaga, dan juga berperan sebagai wadah untuk membuka ruang publik dalam bersuara, mulai dipertanyakan wujud eksistensinya, dan memancing para kaum intelektual untuk memberi saran maupun kritik.
Seperti yang terjadi di UMN, setelah beberapa kebijakan yang dirasa tak sesuai dengan tujuan demokrasi, beberapa mahasiswa terpancing untuk menuangkan aspirasinya. Sayangnya, tanpa berpikir panjang, beberapa dari mereka menuangkan aspirasi di media sosial tanpa menggunakan kaidah penulisan yang baik dalam beragumen. Contohnya, hanya memberikan potongan artikel setengah-setengah atau lupa untuk mencantumkan sumber pemberitaan yang terkait (broadcast himbauan di [email protected] Ultimagz mengenai potongan artikel yang disebarluaskan tanpa mencantumkan sumber).
Tindakan curahan aspirasi mahasiswa tersebut juga memancing tanggapan lain dari mahasiswa lainnya tentang ketidaksetujuan untuk beraspirasi di media sosial. Alasannya, takut memperburuk nama kampus, atau beberapa pemikiran bahwa aspirasi di media sosial hanya akan menjadi omong kosong belaka bila dilakukan tanpa aksi nyata.
Tentunya, menurut penulis sendiri, bukanlah hal yang tabu untuk memberikan aspirasi atau pandangan tentang suatu permasalahan di media sosial, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan kampus. Tapi bagaimanakah cara yang lebih baik agar aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa tidak memberikan resiko negatif atau tidak hanya terbuang secara percuma?
Sekitar 37 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, seorang mahasiswa yang kala itu masih berumur 20 tahun, memutuskan untuk memberitahukan gagasannya dalam sebuah diskusi antar mahasiswa, tentang sebuah ide gerakan sosial untuk menunjang pendidikan Indonesia yang kala itu sangat memprihatinkan. Alhasil, 20 Mei 1908, lahirlah sebuah organisasi yang menjadi titik mula utama seluruh pergerakan nasionalis Indonesia, yaitu Budi Oetomo. Mahasiswa tersebut bernama Soetomo, yang sekarang dikenal sebagai Dr. Soetomo.
Soetomo, secara tak langsung, melakukan langkah yang cerdas demi kepentingan bangsa dan sekaligus mencerminkan sesosok mahasiswa yang berstatus sebagai masyarakat intelektual karena memahami makna penting sebuah demokrasi. Yang bahwasannya, demokrasi tak dapat terlaksanakan dengan baik tanpa dimulai dengan sebuah aspirasi atau proses bersuara yang dituang dalam wadah yang tepat, seperti diskusi.
Demi menghadapi permasalahan-permasalahan Indonesia yang semakin memprihatinkan, perlu membudayakan kembali diskusi seperti zaman pergerakan nasional pra-kemerdekaan dahulu. Dimana bangsa Indonesia, khususnya pemuda-pemuda kaum terpelajar saat itu, merendahkan hatinya untuk saling bertukar gagasan dalam sebuah forum diskusi, yang membuahkan sebuah aksi konkret yaitu lahirnya deklarasi tentang persatuan yaitu Sumpah Pemuda.
Di UMN sendiri, budaya berdiskusi terlihat kurang populer dan kurang pula dianggap sebagai wadah untuk menuangkan aspirasi. Banyak dari beberapa mahasiswanya sendiri lebih memilih berfokus kepada penuangan aspirasi sesaat yang sebenarnya tidak memberikan dampak yang signifikan, seperti mengemukakan pendapat di media sosial. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk menuangkan aspirasi akan lebih berguna bila digunakan untuk menggaet masa saat suara benar-benar telah dibungkam. Tapi toh sebelum mencoba beraspirasi dengan baik, beberapa mahasiswa tampak lebih nyaman langsung beraspirasi di media sosial, yang biasanya secara eksplisit hanya menunjukan argumen berupa sentimen pribadi saja tanpa tujuan yang jelas.
Disayangkan pula, BEM dan DKBM sebagai perwakilan mahasiswa atau organisasi yang mengayomi mahasiswa sepertinya kurang memperhatikan pentingnya forum diskusi sebagai wujud wadah aspirasi. Tanpa bermaksud melupakan upaya DKBM yang sebelumnya telah menggelar beberapa kali forum diskusi, DKBM seharusnya lebih serius dalam menyelanggarakan sebuah forum diskusi. Salah satunya, dengan berani mengangkat isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan, seperti permasalahan SKKM beberapa pekan lalu. Dan bila memang ingin membuat forum diskusi yang formal, lebih baik tidak diselenggarakan di kantin. Sebab, kantin jelas adalah tempat makan, bukan untuk berdiskusi secara intelektual.
Hal-hal tersebut menunjukan kurangnya kepedulian terhadap pentingnya wadah diskusi di UMN, sehingga mahasiswa lebih nyaman melakukan kritik dan pendapat di media sosial. Komunikasi antara mahasiswa dengan DKBM atau BEM, maupun dengan pihak rektorat akan semakin buruk, jika kita tidak terbiasa untuk membangun suatu komunikasi yang bersifat intelektual. Transparansi menjadi tidak ada, dan menimbulkan rasa curiga satu sama lain. Dalam penyelesaian beberapa kasus, berbagai pihak saling memberikan sentimen pribadi untuk membela diri masing-masing sehingga selalu berakhir tanpa titik temu maupun solusi.
Bila seluruh lembaga maupun mahasiswa di UMN tak menganggap serius peran diskusi sebagai wadah pembelajaran bersama, al ini akan menjadi sebuah lingkaran setan yang bergerak tanpa henti dan secara tak langsung mengarahkan kita ke kematian intelektualitas dan demokrasi.
Maka dari itu, diskusi atau mati?
Salam mahasiswa!
Penulis: Joshua Evanmannaim A. S, mahasiswa Teknik Informatika UMN 2015
Editor: Clara Rosa Cindy
Foto: teknokra.com
