Satgas PPKS UMN Dinilai Redup, Dukungan Sivitas Tak Boleh Hilang

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Sudah dua tahun sejak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengesahkan peraturan dan pedoman mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keputusan tersebut juga meliputi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai badan yang bergerak untuk pengaduan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbudristek PPKS No. 30 Tahun 2021 dan Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022, yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi sivitas kampus di kala maraknya laporan kekerasan seksual di kampus. Berdasarkan survei Kemendikbudristek pada 2019, kampus adalah tempat tertinggi ketiga terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual setelah tempat umum dan transportasi publik.

Baca juga: Kekerasan Seksual: Dosa Perguruan Tinggi

Salah satu kasus yang mencuat kala itu juga datang dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Dalam hal ini, sejumlah mahasiswa jurnalistik UMN telah membuat laporan mendalam soal kekerasan seksual di kampus dan diterbitkan pada 2021 lalu di laman ULTIMAGZ. Laporan mendalam berjudul “Kekerasan Seksual di UMN: Tak ada laporan, Bukan Berarti Tak Ada Kejadian” menceritakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, serta mengulik permasalahan  penanganannya di kampus. 

Artikel tersebut menjadi pemantik pihak kampus untuk membuat Satgas PPKS UMN pada awal 2022. Diinisiasi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UMN Ika Yanuarti UMN Ika Yanwarti, Satgas PPKS UMN juga hadir sebagai bentuk respons tegas terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. 

Tim Satgas PPKS UMN sendiri terdiri dari dosen, mahasiswa, perwakilan fakultas, dan tenaga kependidikan (tendik) UMN. Mereka dibagi menjadi tiga divisi, yaitu pencegahan, pelaporan, dan pendampingan.

Ada pun  tim pencegahan, melalui media sosial @safespace.umn dan laman Satgas PPKS, berfungsi menyediakan edukasi gender dan seksualitas serta survei kekerasan seksual. Sementara itu, tim pelaporan menerima dan mengelola laporan, menyelidiki, dan mendata untuk Satgas PKKS. Kemudian, tim pendamping menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan penyintas, memberikan pendampingan psikologis, dan menyelenggarakan seminar kekerasan seksual bagi sivitas UMN. 

ULTIMAGZ pun berinisiatif melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap divisi Satgas PPKS UMN selama ini dengan metode survei convenience sampling terhadap seluruh sivitas kampus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pandangan sivitas kampus terhadap keberadaan Satgas PPKS UMN. 

Redupnya Eksistensi Satgas PPKS UMN

ULTIMAGZ mulai menyebar survei melalui Google Forms dari 3 hingga 31 Oktober 2023, lalu memeroleh 83 responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Pengisi survei didominasi  oleh angkatan 2021, 2020, kemudian 2022. 

Namun, dari total responden tersebut, 30 responden menyatakan ketidaktahuan akan keberadaan Satgas PPKS UMN. Oleh karena itu, mereka tidak lanjut pada penilaian evaluasi selanjutnya. 

Sementara itu, 17 dari 53 responden yang mengetahui keberadaan Satgas PPKS UMN mengutarakan bahwa penggunaan media sosial sebagai wadah edukasi dari divisi pencegahan masih belum maksimal dilaksanakan. Mereka menilai bahwa itulah penyebab minimnya kesadaran sivitas kampus terhadap Satgas PPKS UMN.

“Tidak ada update informasi, seperti di Instagram Satgas sudah hampir setahun tidak ada posting-an terbaru. Dari e-mail student juga tidak pernah melihat seminar terkait isu kekerasan seksual,” tulis Theresia, mahasiswa Jurnalistik 2021 di dalam survei.

Berdasarkan pantauan ULTIMAGZ, @safespace.umn pertama kali mengunggah konten edukasi pada April 2022. Sayangnya, aktivitas media sosial Satgas PPKS UMN memang cenderung redup setelahnya. Unggahan konten terhenti pada 31 Oktober 2022 hingga akhirnya kembali sesaat pada 16 November 2023 karena ada unggahan poster seminar yang kembali disuarakan oleh Satgas PPKS UMN terkait isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). 

“Edukasi seksual hampir tidak ada kalau bukan karena baliho atau poster,” tulis Irsan, mahasiswa Jurnalistik 2021 di dalam survei.

Responden sesungguhnya berharap bahwa sosialisasi edukasi Satgas PPKS UMN dapat dilakukan secara berkala, juga dibarengi oleh pelatihan. Pelatihan pun diharapkan dapat memberi gambaran nyata bagi mahasiswa dalam menghadapi dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual. 

Terkait tugas divisi pencegahan lainnya yakni survei tentang kekerasan seksual di UMN, sebanyak 29 responden merasa Satgas PPKS UMN belum maksimal dalam mewujudkan survei tersebut. Sebab, mereka tidak pernah mendapatkannya. 

“Gak pernah dengar tentang survei berkala,” tulis mahasiswa Arsitektur secara anonim di dalam survei.

Padahal, sejumlah mahasiswa menilai survei secara berkala dari Satgas PPKS UMN penting sebagai salah satu cara menjangkau kesadaran mahasiswa.

“Satgas PPKS UMN  setidaknya harus lebih sering menunjukkan eksistensinya karena beberapa mahasiswa masih belum paham dan mengerti fungsi dan tugas dari Satgas PPKS UMN,” jelas mahasiswa anonim lainnya di dalam survei.

“Selain itu, ada baiknya untuk melakukan survei berkala terkait kekerasan seksual di UMN yang bisa menjangkau seluruh mahasiswa,” lanjutnya.

Selain untuk menjangkau kesadaran mahasiswa akan pentingnya fungsi Satgas PPKS, ada juga yang menganggap survei dapat membantu penyintas.

“Sangat jarang terungkap (kasus kekerasan seksual di kampus) karena kurangnya survei, sedangkan sulit mengandalkan korban untuk speak up sendiri,” tulis salah seorang responden survei menggunakan nama samaran Leia. 

Tidak hanya soal media sosial yang disorot kurang aktif, tetapi divisi pendampingan dalam mengadakan seminar juga dinilai minim.  Seminar masih sangat minim digencarkan oleh Satgas PPKS UMN karena baru saja diadakan satu kali dalam publikasi di Instagram @safespace.umn. Hal ini membuat pelatihan juga belum mampu terealisasikan.

Baca juga: Lika-Liku Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 

“Edukasi masih kurang kepada sivitas kampus sehingga sering kali masih ada yang bingung ketika ada teman atau diri sendiri menjadi korban atau tidak,” tulis salah satu responden survei yang tidak menyebutkan namanya. 

Selain itu, divisi pelaporan Satgas PPKS UMN juga dinilai perlu ditingkatkan. Sebab, 14 responden merasa Satgas PPKS UMN kurang melakukan pendataan kebutuhan dari para pelapor kekerasan seksual. Di sisi lain, sembilan responden lainnya menilai Satgas PPKS UMN juga belum maksimal dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Mereka mendengar bahwa beberapa laporan kerja Satgas PPKS untuk menanggapi kasus tidak terlalu cepat. 

Kasus Banyak, SDM Sedikit

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak Satgas PPKS UMN terkait hasil survei, ULTIMAGZ telah menghubungi Ketua Satgas PPKS UMN periode 2022-2023 Camelia Pasandaran pada Jumat (29/09/23).  ULTIMAGZ pun telah beberapa kali berupaya menghubungi Camelia melalui WhatsApp dan surat elektronik (surel). Namun, sejak pertama kali dihubungi hingga artikel ini dirilis, ULTIMAGZ tidak pernah mendapat jawaban dari Camelia.

Saat ini, Satgas PPKS UMN telah membentuk kepengurusan baru untuk periode 2023 -2025. Dalam periode ini, Intan Primadini yang merupakan dosen program studi Komunikasi Strategis UMN menjabat sebagai ketua Satgas PPKS UMN. 

ULTIMAGZ pun mewawancarai Ketua Satgas PPKS Intan Primadini untuk menggali informasi Satgas PPKS periode ini pada Selasa (03/10/24). Intan mengatakan, dijadikannya ia sebagai Ketua Satgas PPKS karena adanya mandat langsung dari pihak rektorat.

“Jadi kita ditunjuk oleh rektor walaupun itu juga turunan dari peraturan Kemendikbud untuk universitas mengadakan Satgas PPKS,” ujar Intan kepada ULTIMAGZ.

Satgas PPKS periode kedua ini telah dilantik sejak 22 September 2023 lalu dan ke-15 anggota tersebut bertanggung jawab atas tiga instansi, yaitu UMN, Multimedia Nusantara Polytechnic (MNP), dan Multimedia Digital Nusantara (MDN). Namun, pelantikan ini tidak dipublikasikan dan hanya diketahui oleh orang-orang internal saja.

Di luar dari survei, pihak internal Satgas PPKS UMN sendiri juga menyadari perlunya peningkatan dalam kinerja mereka, terutama dalam hal kecepatan merespons laporan. Hal tersebut diakui oleh Satgas PPKS UMN karena adanya berbagai keterbatasan, mulai dari jumlah sumber daya manusia (SDM) hingga proses penyelesaian yang tidak sebentar.

“Kemarin (periode sebelumnya) hanya terdiri dari empat sampai lima orang, empat perwakilan masing-masing fakultas dan satu dari kemahasiswaan,” kata Intan. 

“Sementara laporan itu yang saya tahu dari tim satgas sebelumnya, pernah ada seminggu itu tiap hari selalu ada laporan masuk. Padahal, ketika kami menerima laporan, ini gak bisa langsung diputuskan bersalah,” jelasnya lebih lanjut.

Intan juga menambahkan bahwa setiap laporan kekerasan seksual yang diterima harus melalui proses penyaringan kasus terlebih dahulu. Jika kasus tersebut tidak ‘berbau’ atau berhubungan dengan hal seksual akan dialihkan ke Dewan Etik Mahasiswa (DEM). 

Kemudian, laporan kasus khusus kekerasan seksual akan melalui proses pencarian fakta dan meminta keterangan dari saksi yang terlibat. Setelah itu, Satgas PPKS UMN pun akan mengusahakan untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak terlapor sesuai dengan permintaan penyintas.

Lalu Satgas PPKS UMN akan menangani satu kasus secara per tim. Maka dari itu, Satgas PPKS mengalami kendala untuk mencocokkan jadwal dalam penanganan kekerasan seksual.

Baca juga: Bentuk Kekerasan Seksual Tidak Melulu Perkosaan

Penanganan kasus juga menjadi lama karena diberlakukannya sistem antrean dalam menangani satu kasus. Melihat dari periode lalu, satu kasus yang ditangani memakan satu hingga dua bulan.

“Yang dibilang lama itu mungkin mesti ngantre karena misal timnya lagi sibuk nanganin kasus yang pertama kali masuk. Jadi, yang kedua ini belum ditindaklanjuti, terus masuk lagi yang ketiga. Nah, itu terjadi antrean-antrean,” ungkap Intan.

Satgas PPKS UMN Masih Beradaptasi

Dalam upaya menanggapi hasil evaluasi sivitas terhadap Satgas PPKS UMN, ULTIMAGZ mewawancarai Direktur Eksekutif Yayasan Pulih Dian Indraswari pada Rabu (04/10/23). Yayasan Pulih sendiri merupakan lembaga profesional nonprofit yang berfokus pada pemulihan psikologis bagi penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk penyintas kekerasan seksual.

Menanggapi kurangnya SDM, Dian juga menyadari kesulitan Satgas PPKS UMN dalam mencari orang yang berpengalaman dalam isu kekerasan seksual. Sebab, tidak ada Fakultas Hukum, Psikologi, dan Kedokteran di UMN. 

Padahal, suatu layananan kekerasan seksual pada umumnya terdiri dari empat layanan, yaitu medis, psikologis, keamanan, serta bantuan hukum. Maka dari itu, ketiadaan ilmu keempat fakultas tersebut menjadi suatu hambatan bagi Satgas PPKS UMN dalam mengatasi kasus kekerasan seksual.

“Kadang-kadang kalau dari background yang memang tidak terlalu dekat dengan isu kekerasan termasuk kekerasan seksual mungkin agak cukup menyulitkan,” jelas Dian terkait keterbatasan fakultas di UMN.

Di sisi lain, berbagai kekurangan ini pun tidak lepas dari fakta bahwa Satgas PPKS UMN periode 2022-2023 adalah satgas pertama di UMN. Terlebih, pembentukan Satgas PPKS UMN periode 2022-2023 dilakukan berdasarkan Kemedikbudristek untuk segera membentuk satgas karena masuknya laporan kekerasan seksual pada saat itu. 

Dalam hal ini, Intan mengatakan bahwa Satgas PPKS UMN akan membuat mekanisme penangan kasus lebih cepat dari periode sebelumnya, yaitu one man show.

“Kalau ada laporan yang masuk cukup banyak, bisa dibagi di distribusinya, misal tim satu kasus satu, tim dua kasus dua, tim tiga kasus tiga dan seterusnya sehingga bisa paralel kerjanya,” lanjutnya.

Walau demikian, Dian menilai bahwa kuantitas dan kualitas SDM dapat diatasi dengan membangun kolaborasi dan sinergi bersama pihak eksternal, termasuk Kemendikbudristek, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) maupun lembaga layanan berbasis masyarakat yang berpengalaman dalam memberikan layanan bagi korban atau penyintas.

Baca juga: “Victim Blaming”: Tindakan Irasional yang Memperparah Kekerasan Seksual

“Kerja dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah, perlu bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi antara kampus dengan pemerintah dan lembaga layanan yang telah dulu ada,” kata Dian.

Dian juga menekankan bahwa keberhasilan Satgas PPKS harus datang dari kesadaran perguruan tinggi bahwa kasus kekerasan seksual tidak dianggap sebagai aib. Kehadiran Satgas PPKS UMN seharusnya menjadi upaya bersama dalam melindungi dan membangun kampus yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun.

Pentingnya Dukungan Bagi Satgas PPKS

Terlepas dari berbagai kekurangan yang harus diperbaiki ke depannya, para sivitias akademika UMN, terutama para pimpinan tetap harus memberikan dukungan kepada Satgas PPKS UMN. Sebagai Direktur dari Yayasan Pulih dan juga pernah menjadi dosen, Dian menjelaskan bahwa para anggota Satgas PPKS UMN harus didukung, difasilitasi, dan dihargai. 

Dukungan ini penting, mengingat bahwa pekerjaan utama para anggota bukanlah sebagai anggota Satgas PPKS dan mereka memiliki beban kerja yang berat di luar satgas. Individu yang tergabung dalam satgas bersedia meluangkan waktu dalam upaya mewujudkan kampus bebas kekerasan seksual sehingga dedikasinya perlu dihargai.

“Kadang kala menjadi satgas dianggap sebagai tugas tambahan tapi kemudian tidak ada apresiasi dan dukungan seperti penyediaan sarana-prasarana yang membantu kerja-kerja satgas serta remunerasi yang memadai,” ungkap Dian.

“Satgas perlu dihitung beban kerjanya bagi dosen dan tendik, juga dapat menjadi poin atau tambahan kompetensi bagi mahasiswa,” lanjutnya. 

Sebagai perguruan tinggi swasta (PTS), UMN sebenarnya telah menunjukkan kesadaran dan kepedulian yang cukup besar terkait isu kekerasan seksual. Dian menyatakan bahwa pada  2023, Satgas PPKS di PTS masih relatif sedikit sehingga para sivitas akademika UMN cukup beruntung telah memiliki layanan kekerasan seksual.

“Bulan Juli lalu (2023), itu datanya baru 13 persen untuk PTS seluruh Indonesia (yang memiliki Satgas PPKS),” jelasnya.

Dian kemudian menilai UMN sudah melakukan upaya yang cukup baik secara keseluruhan untuk menangani kasus kekerasan seksual, baik dengan membentuk panitia seleksi (pansel) dan Satgas PPKS itu sendiri. 

“Mungkin dari teman-teman mahasiswa melihatnya masih banyak yang kurang, tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi yang lain, terutama swasta, UMN cukup cepat untuk belajar,” kata Dian.

Meski demikian, perguruan tinggi, termasuk UMN perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk Satgas PPKS. Hal ini tidak hanya dukungan moral, tetapi juga penyediaan fasilitas dan pendanaan bagi Satgas PPKS. Walau awalnya lahir dari kepedulian, Satgas PPKS UMN juga membutuhkan biaya untuk mendampingi dan memberikan layanan untuk para penyintas ataupun pelapor.

Dalam menjalankan tugasnya, para anggota Satgas PPKS membutuhkan semangat dan apresiasi. Terkait evaluasi atas kinerja Satgas PPKS UMN yang dinilai kurang memuaskan dan belum maksimal, Dian menyatakan bahwa semua perguruan tinggi pasti punya keterbatasan. 

“Kita dorong supaya juga teman-teman satgas nanti tidak merasa sendiri dan selalu merasa dipojokkan, tapi lebih didukung dan juga kita apresiasi kemajuan yang dibuat meskipun juga mungkin belum memuaskan bagi banyak pihak,” jelas Dian.

Maka dari itu, penting bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mendukung, mengapresiasi, dan membantu Satgas PPKS dalam membangun lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual.

Ultimates dapat menghubungi Satgas PPKS UMN melalui tautan pelaporan yang ada di bio Instagram @safespace.umn dan direct message Instagram. Ultimates juga dapat pula menghubungi surel Satgas di satgasks@umn.ac.id, laporks@umn.ac.id atau psikolog@umn.ac.id. Ultimates pun bisa langsung berkunjung ke ruangan Student Support yang terletak di gedung C lantai 2. Hubungi nomor berikut jika Ultimates memiliki pertanyaan lebih jauh terkait Satgas PPKS UMN +6285174488502.

Baca juga: UMN Keluarkan Booklet Untuk Menindaklanjuti Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Jika membutuhkan bantuan lebih, Ultimates juga bisa mencari bantuan dari Yayasan Pulih. Berbagai layanan konseling terfasilitasi, seperti via pesan melalui nomor berikut +628118436633. Dapat pula melalui surel Yayasan Pulih yang prosedurnya dapat Ultimates cek di sini. Untuk detail informasi jadwal konseling Yayasan Pulih dapat Ultimates tengok di pranala ini. Adapun informasi lebih lengkap terkait Yayasan Pulih, Ultimates dapat mengunjungi laman resmi berikut yayasanpulih.org. 

Hubungi dan jangan takut untuk berani mencari bantuan dari pakarnya jika merasa hal tersebut dapat membantu mengurangi beban yang dipikul. Penting untuk memperjuangkan hak kebebasan akan kekerasan seksual di kampus bersama. Sudah selayaknya pula kampus menjadi tempat aman dan nyaman bagi para sivitasnya dalam melakukan kegiatan. 

 

#KampusAntiKS

 

Penulis: Aqeela Ara, Josephine Arella, Cheryl Natalia

Editor: Vellanda

Foto: Elena Fomina/Vecteezy.com