SERPONG, ULTIMAGZ.COM – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan menjadi sebuah bencana terulang di negara ini. Sepanjang Januari-Juli 2026, jumlah lahan yang telah terbakar di Kalimantan melebihi angka sepanjang tahun 2025, dilansir dari kompas.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi.
Melansir kompas.com, jumlah hotspot di Kalimantan Barat bertambah 1.629 titik dengan total 3.371 titik. Sementara itu, titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot mencapai 156 titik, sehingga totalnya menjadi 4.515 titik. Adapun titik api bertambah menjadi 79 titik. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot bertambah 457 titik sehingga mencapai 1.356 titik. Adapun titik api bertambah menjadi 69 titik.
Baca juga: Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Tempo: Teror Pengancam Kebebasan Pers?
Dengan kobaran api yang lama tak kunjung henti, BNPB telah melakukan berbagai cara seperti water bombing dan pemadaman api secara manual di darat. Untuk melakukan itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa ia telah menyiapkan Rp 5 Triliun kepada BNPB untuk penanganan bencana, dilansir dari detikfinance.com.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak akan membatasi anggaran untuk penanganan karhutla. Melansir metrotvnews.com, pemerintah juga masih menunggu pengajuan kebutuhan anggaran dari BNPB yang harus disusun secara bersih dan transparan.
“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita nggak tahu berapanya. Ini masih terjadi kan, dia akan ases ulang, tapi hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali,” tuturnya.
Bakar Duit Santai Aja, Kasih Makan Jadi Solusinya
Tentunya, Rp5 Triliun bukanlah sebuah jumlah yang kecil. Pemerintah selaku pengelola kas negara memang dituntut untuk membagi porsi pengeluaran ke berbagai sektor yang diklasifikasikan sebagai prioritas nasional. Karhutla di Kalimantan bukanlah satu-satunya bencana yang sedang dialami. Melansir detiknews.com, alokasi APBN 2026 untuk keperluan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp335 Triliun.
Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 menetapkan 58,03% atau Rp34,57 triliun alokasi Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Kedua angka ini membuat dana Rp5 Triliun untuk penanganan karhutla terlihat sangat kecil. Lalu mengapa pemerintah tidak memfokuskan pendanaannya pada bencana alam berskala besar dibanding dengan program kesejahteraan sosial lainnya? Pengaturan dana yang diberikan tidak hanya kecil, tetapi juga sangat tidak efisien.
Melansir kompaspedia, kebakaran hutan masif di Kalimantan sudah terjadi sejak 1982-1983. Masalah ini terus berulang setiap tahun. Meski pemicunya bisa berbeda-beda, akar masalah utamanya nyaris selalu sama, yaitu intervensi manusia dan pembukaan lahan gambut secara sengaja. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp50 miliar sepanjang 2026 untuk proses penanganan karhutla, dilansir dari detiknews.com.
Secara logika, perbandingan angka-angka ini tidak masuk akal. Mengalokasikan dana sekecil itu untuk mencegah krisis yang sudah berulang selama puluhan tahun membuktikan bahwa skala prioritas pemerintah berantakan. Mendanai sistem pencegahan sejak awal tidak hanya bermanfaat bagi anggaran, tetapi bagi seluruh Indonesia.
Hutan yang Terbakar, Kenapa Warga dan Tetangga Koar-koar?
Pemerintah rela mengeluarkan ratusan triliun untuk program MBG dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan kecerdasan anak bangsa. Namun di saat yang sama, anak-anak di Kalimantan terpaksa meliburkan diri dari sekolah dan dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) akibat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang dipicu oleh kabut asap.
Melansir kompas.com, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan bahwa sebanyak 5,5 juta masyarakat Kalimantan dan Sumatera terdampak akibat karhutla. Pada Kamis (08/27/26) tercatat bahwa 4082 orang masih positif ISPA, sedangkan kasus kumulatif dari Juli-Agustus mencapai 13.500 orang.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menyatakan bahwa paparan asap secara signifikan memperburuk kondisi penderita penyakit paru kronis seperti asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), serta menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Dalam jangka panjang, paparan berulang dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular dan potensi risiko kanker paru-paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi, bahkan memengaruhi pertumbuhan janin. Ironisnya, kelompok rentan ini juga merupakan target utama program MBG.
Lalu, untuk apa negara menyuntikkan puluhan triliun demi Koperasi Desa, jika roda ekonomi rakyat di Kalimantan justru lumpuh berbulan-bulan? Melansir antaranews.com, wilayah yang bergantung pada pertanian sangat rentan terhadap kondisi kering yang berkepanjangan. Hal tersebut dapat memengaruhi ketersediaan air dan produksi pangan. Jika berlangsung cukup lama, dampaknya dapat muncul dalam bentuk tekanan harga pangan dan penurunan pendapatan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa karhutla mengganggu roda perekonomian di wilayah terdampak, dilansir dari kabarbisnis.com.
Dampak dari asap ini tidak hanya berhenti di pintu negara sendiri. Melansir channelnewsasia.com, Malaysia merupakan negara lain yang paling terdampak akibat kebakaran ini. Posisi geografisnya yang searah dengan berbagai titik panas di Sumatra dan Kalimantan mengakibatkan tingkat polusi yang berlebihan di berbagai area seperti Sarawak dan Klang Valley. Lebih dari 100 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara setelah Indeks Pencemaran Udara (API) menembus angka di atas 200 pada pekan lalu.
“Penanganan masalah ini sebenarnya demi kepentingan Indonesia sendiri, bukan sekadar isu eksternal. Warga Indonesia justru menanggung penderitaan yang lebih berat karena konsentrasi polutan di wilayah mereka jauh lebih tinggi,” ujar meteorolog Universiti Malaya, Azizan Abu Samah, kepada CNA. Ia menambahkan bahwa masalah ini bersifat lintas batas dan penyelesaiannya tetap membutuhkan kerja sama erat antarnegara ASEAN.
Singapura dan Brunei pun juga merasakan dampak kebakaran hutan tahun ini. Melansir jakartaglobe.id, Singapura telah mulai meningkatkan kewaspadaan setelah Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayah tengah mencapai angka 99 pada 25 Agustus lalu. Angka itu hanya berjarak dua poin dari kategori tidak sehat di angka 101.
Baca juga: Banjir Sumatra Bukan Sekadar Faktor Alam, Ada Andil Politik di Baliknya
Melansir jakartaglobe.id, ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme regional untuk menangani dampak karhutla selama lebih dari dua dekade, tetapi aksi bersama yang efektif masih sangat terbatas. Malaysia sendiri telah menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah ini. Namun, mengutip asianews.network, Jakarta masih bersikap ragu-ragu untuk menerima bantuan tersebut, meski tekanan internasional semakin meningkat seiring meluasnya kabut asap ke negara-negara tetangga.
Pada akhirnya, pengalokasian dana yang tidak efisien dan keengganan berinvestasi besar pada pencegahan ekologis menunjukkan betapa rapuhnya skala prioritas negara saat ini. Pemerintah bisa saja terus membanggakan alokasi triliunan rupiah untuk memoles kesejahteraan sosial di atas kertas. Namun, selama paru-paru rakyat Kalimantan terus dicekik asap dan kredibilitas diplomasi kita menguap di kawasan ASEAN, semua itu hanyalah janji manis yang ikut terbakar bersama hutan kita.
Penulis: Belva Putri Paramitha
Editor: Reza Farwan
Foto: Antara Foto/Auliya Rahman
Sumber: kompas.id, kompas.com, detikfinance.com, metrotvnews.com, kompaspedia, detiknews.com, Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, antaranews.com, kabarbisnis.com, channelnewsasia.com, jakartaglobe.id, asianews.network
