Mahasiswa Bersuara, UMN Berbicara: Aspirasi Tak Hanya Satu Cara

SERPONG, ULTIMAGZ.com – Dalam polemik gelap yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, kekhawatiran mahasiswa semakin pelik terlihat, tidak terkecuali pada mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Selama seminggu terakhir sejak Senin (24/03/25), ULTIMAGZ menerima berbagai aspirasi dan pertanyaan seputar regulasi aksi demonstrasi di UMN. 

Pasalnya, pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meresmikan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menuai banyak kontra. Tidak hanya itu, perubahan juga turut mengancam beberapa pasal lain, seperti Undang-Undang (UU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Baca Juga: Pengesahan RUU TNI: Satu Langkah Menuju Bangkitnya Orde Baru?

Perubahan ini menuai banyak kontra karena berpotensi mengancam demokrasi dan kestabilan negara. Menurut para mahasiswa, leterlibatan TNI dalam sektor sipil menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya peran militer dalam urusan publik.

Melansir dari bbc.com, demonstrasi telah menjalar di berbagai daerah. Mahasiswa dan masyarakat di Mataram, Kediri, Balikpapan, Sukabumi, Lumajang, Kota Kupang, Surabaya, Malang, Jakarta, dan daerah lainnya menyuarakan aspirasi mereka terhadap pengesahan RUU TNI. 

Banyak institusi pendidikan tinggi yang telah turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi sebagai unjuk rasa penolakan. Mahasiswa UMN pun mulai bertanya-tanya mengenai partisipasi kampus dalam kericuhan ini. Apakah mahasiswa akan diperbolehkan turun ke jalan? Atau apakah terdapat aksi lain yang dapat dilakukan UMN sebagai partisipasi penolakan? 

Sebelumnya, UMN tidak memperbolehkan mahasiswa untuk turun ke jalan dengan menggunakan almamater. Hal ini disampaikan oleh Andrey Andoko saat diwawancarai pada Jumat (06/09/24) dalam artikel “Mahasiswa Ingin Turun ke Jalan, Kampus: Jangan Menggunakan Almamater“. Namun, kala itu Andrey masih menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, di bawah jajaran Ninok Leksono sebagai Rektor UMN. Dengan pergantian jajaran dan kenaikan Andrey menjadi rektor pada Januari 2025, mahasiswa mulai bertanya-tanya mengenai kemungkinan perubahan dalam persoalan demonstrasi. 

Tanda tanya tersebut diterima ULTIMAGZ bersamaan dengan aspirasi yang diharapkan dapat disampaikan ULTIMAGZ kepada pihak UMN. Oleh karena itu, ULTIMAGZ merangkum seluruh pertanyaan dan aspirasi yang datang dan mengirimkannya kepada Andrey Andoko, Rektor UMN, lewat surat elektronik (surel) pada Jumat (28/03/25). 

Tanggapan ULTIMAGZ terima pada Sabtu (29/03/25). Berikut merupakan jawaban dan verifikasi UMN, lewat Andrey Andoko, mengenai demonstrasi dan polemik yang tengah terjadi di Indonesia. 

UMN dan Demo: Mendukung atau Tidak Mendukung?

Mahasiswa selalu menjadi pondasi demokrasi. Suara mereka menjadi penggerak perubahan sosial dan politik. Dalam wawancara surel terbaru, Andrey Andoko memberikan pernyataan atas posisi UMN sebagai perguruan tinggi dalam problematika demo mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini. Apakah UMN mendukung atau tidak mendukung mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi?

Menurut pernyataan Andrey, UMN tidak secara eksplisit melarang mahasiswa untuk turun ke jalan dalam upaya demonstrasi. Namun, pihak kampus menyarankan agar mahasiswa mempertimbangkan jalur lain dalam menyampaikan aspirasi, seperti melalui parlemen, media sosial, dan media massa yang kredibel. Sikap ini didasari pada kekhawatiran terkait potensi adanya provokator yang dapat memanfaatkan aksi massa untuk menciptakan kerusuhan.

“Dalam kerumunan massa, seringkali berlaku psikologi massa di mana banyak orang yang tidak menahu, tetapi mengikuti apa yang dilakukan kerumunan. Ini sering dimanfaatkan provokator, pihak-pihak di luar mahasiswa yang memiliki agenda politik lain,” ujar Andrey. 

“Ketika kerusuhan sudah terjadi, mereka akan hilang dan mahasiswa menjadi korban,” lanjut Andrey kepada ULTIMAGZ mengenai dampak demonstrasi.

Andrey menekankan bahwa sebagai institusi pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan mahasiswa. Secara formal, UMN tidak akan terlibat dalam demonstrasi turun ke jalan. Namun, UMN mendorong mahasiswa untuk menggunakan metode yang lebih aman dan konstruktif dalam menyuarakan aspirasi mereka.  

Tidak “Netral”, tetapi Menyuarakan Kebenaran 

Salah satu pertanyaan yang juga mencuat adalah mengenai posisi UMN sebagai bagian dari Kompas Gramedia, salah satu grup media di Indonesia. Dalam kondisi sosial dan politik yang tidak stabil, timbul pertanyaan apakah UMN akan bersikap netral atau memiliki pandangan tertentu terhadap isu yang terjadi.

Andrey menjelaskan bahwa Kompas sebagai media tidak sekadar bersikap netral dalam arti pasif, tetapi menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta dan data yang terjadi. Sikap ini juga dicerminkan dalam budaya akademis di UMN. Mahasiswa didorong untuk bersikap kritis, memilah informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik melalui tulisan-tulisan opini ataupun forum akademik.

Andrey juga menambahkan bahwa ada banyak masalah yang terjadi selain demonstrasi ketika melihat kondisi Indonesia melalui media-media yang kredibel. 

“Ada banyak masalah yang terjadi. Kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga berdampak pada bisnis yang tutup, PHK (pemutusan hubungan kerja), penurunan nilai tukar Rupiah, kaburnya investor asing ke negara lain, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak akan mencapai target,” jelasnya. 

Selain itu, Andrey menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, penting untuk menyampaikannya dengan cara yang konstruktif dan berbasis fakta. 

“Kalau Anda membaca Kompas atau Kontan, Anda akan bisa menilai bahwa Kompas dan Kontan tidak netral, tetapi menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta atau data dan aspirasi masyarakat,” ujar Andrey.

“Dengan melihat perspektif yang lebih luas dan dilandasi pemikiran kritis, maka kita akan memahami permasalahan dengan lebih komprehensif. Masalah-masalah tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan demonstrasi yang sering berakhir rusuh dan mungkin akan justru menimbulkan ketidakpercayaan publik atau investor. Padahal, investor inilah yang mungkin justru menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia sudah tertinggal dari negara lain di ASEAN (Malaysia, Thailand, dan Vietnam),” tambahnya.

Tidak Harus Demonstrasi, Jalur Demokrasi Tidak Hanya Satu

Menurut Andrey, penyaluran aspirasi tidak harus disalurkan dalam bentuk demonstrasi. Penyaluran dapat pula dilakukan dalam berbagai cara, seperti lewat parlemen (DPR), konstitusi, dan media. 

“Apakah mahasiswa sudah menggalang persatuan dan berusaha bertemu dengan anggota DPR yang dirasa mewakili suara mahasiswa dan (telah dipilih) pada saat pemilu (pemilihan umum), untuk menyampaikan aspirasi sebelum turun ke jalan?” tanya Andrey.

Menurutnya, untuk mencerminkan negara demokrasi, cara tersebut lebih baik ditempuh terlebih dahulu mengingat DPR merupakan parlemen yang menentukan pembuatan UU. Terlebih, melihat kondisi DPR yang didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi. Seharusnya, partai tersebut dapat menyuarakan aspirasi yang berbeda karena tidak tergabung dalam pemerintahan. 

Selain parlemen, cara lain untuk menyalurkan aspirasi menurut Andrey ialah melalui media. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, media baik secara institusi atau sosial, berandil besar dalam membentuk opini publik.

“Meski dampak dari media tradisional seperti koran, radio, dan TV semakin menurun, tetapi dampak dari sosial media semakin kuat, terutama di kalangan orang muda,” kata Andrey.

Dengan maraknya penggunaan sosial media dan kemudahan akses berita, Andrey berkata aspirasi dapat dijalankan lewat tulisan atau cuitan di media seperti Kompas. 

“Kompas tetap konsisten menyuarakan kritik kepada pemerintah dengan menyajikan data/fakta dengan cara yang tidak provokatif,” ujar Andrey.

Terakhir, Andrey menyampaikan bahwa mekanisme hukum melalui MK juga dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi. 

“Mungkin saja kepercayaan kepada MK merosot sejak perubahan syarat menjadi calon presiden diubah. Tetapi dengan kepemimpinan yang baru, mungkin masih ada harapan,” tulisnya.

Beliau mengambil contoh kelompok mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) yang pada Jumat (21/03/25) menggugat UU TNI kepada MK. Namun, Andrey juga mempertanyakan pemahaman mahasiswa mengenai aspek hukum tata negara yang akan menjadi dasar perdebatan dalam penggugatan tersebut. 

UMN Terbuka untuk Berdiskusi

Kesimpulannya, UMN tidak memperbolehkan mahasiswanya untuk turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi, terutama dengan menggunakan almamater dan nama UMN. Jika mahasiswa tetap turun ke jalan tanpa membawa nama UMN, apa yang akan terjadi pada aksi tersebut berada di luar pertanggungjawaban UMN. 

UMN berterima kasih atas aspirasi dan pertanyaan yang diberikan oleh para mahasiswa. Andrey juga memahami bila akan ada perbedaan pandangan dan pendapat yang terbentuk sehingga akan terbuka untuk melakukan diskusi dengan mahasiswa jika diperlukan.

“Terima kasih atas kepedulian mahasiswa, kami (UMN) tetap terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa,” tutup Andrey. 

ULTIMAGZ juga ingin berterima kasih untuk segala aspirasi dan pertanyaan yang diberikan oleh segenap Ultimates. Langkah ini menjadi bukti akan masih adanya pemikiran kritis dari mahasiswa yang peduli dan mau berkontribusi untuk negara. 

Baca Juga: Mahasiswa Turun ke Jalan: Harapan bagi Demokrasi Indonesia yang Gelap

Artikel ini diharapkan dapat menjembatani dan membantu memberikan jawaban serta klarifikasi dari pihak kampus kepada mahasiswa UMN. Melampaui segala pandangan, baik selaras ataupun tidak, ULTIMAGZ berharap perjuangan dan kontribusi ini akan terus ada, karena suara dan pemikiran kritis generasi muda selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. 

Dengan semangat untuk berdiskusi dan mencari solusi yang konstruktif, Ultimates dapat terus berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan pernah ragu untuk menyuarakan kebenaran, mengasah wawasan, dan mengambil langkah-langkah nyata demi membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. 

Ultimates, tetaplah berpikir kritis, tetaplah peduli, dan teruslah berjuang untuk perubahan yang bermakna!

Penulis: Kezia Laurencia, Reza Farwan

Editor: Jessica Kannitha, Jessie Valencia

Foto: ULTIMAGZ/Ancilla Maura, Gabri Perboire, Kezia Essie Awuy

Sumber: bbc.com, narasinewsroom.